Gudang Materi

Materi Kuliah Perencanaan Pembelajaran

2012-01-21T03:40:00.002+08:00

Kali ini saya akan membagikan tiga materi powerpoint mengenai perkuliahan Perencanaan Pembelajaran yang diajarkan di Universitas Muhammadiyah Jakarta oleh dosen pengampu Dirgantara Wicaksono, S.Pd., M.Pd., M.M.

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran

Dalam materi ini diawali dengan pertanyaan "APA YANG DAPAT DILAKUKAN
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran?", alasan utama pertanyaan ini diajukan untuk memberikan anda keinginan untuk mencari tahu, dengan pertanyaan ini juga diharapkan muncul ide-ide kreatif dari anda untuk meningkatkan kualitas pembelajaran [Unduh Materinya Disini].

Perencanaan Pembelajaran

Betapa pentingnya kita merencanakan suatu pembelajaran, hal ini terkait dengan cara kita untuk mengatur langkah demi langkah dalam menyusun program pembelajaran. Beberapa alasan pentingnya perencanaan pembelajaran yang terdapat juga dalam materi ini antara lain: (1) karena suatu perencanaan meliputi usaha untuk menetapkan tujuan atau menformalisasikan tujuan yang dipilih untuk dicapai, maka perencanaan dapat membedakanarah dalam usaha-usaha pembelajaran agar proses KBM berjalan dengan baik; (2) memudahkan pelaksanaan proses KBM untuk mengidentifikasikan hambatan-hambatan apa yang mungkin timbul dalam usaha mencapai tujuan tersebut; dan (3) menghindarkan pertumbuhan dan perkembangan yang tak terkontrol [Unduh Materinya Disini].

Teori Belajar dan Pembelajaran

Teori Belajar dan Pembelajaran memiliki arti yang berbeda, secara umum perbedaannya dapat dilihat sebagai berikut: (1) Teori belajar (learning theory) bersifat deskriptif. Teori ini berusaha menjelaskan bagaimana kegiatan belajar berlangsung; sedangkan Teori Pembelajaran (Intructional theory) bersifat preskriptif. Teori ini berusaha memberikan resep-resep tertentu bagaimana menciptakan kondisi yang diperlukan agar tujuan pembelajaran yang dinginkan dapat dicapai. Dari definisi dari keduanya dapat kita simpulkan berbeda, untuk penjelasan selanjutnya dapat dilihat pada slide powerpoint [Unduh Materinya Disini].

Semoga materi ini bermanfaat untuk anda.

Teknologi dan Budaya

2012-01-17T22:41:00.004+08:00

Dosen Pengampu : Dirgantara Wicaksono, S.Pd., M.Pd., M.M.

Bagaimana sinergitas antara Budaya dan Teknologi ? Simak materi berikut. Unduh materi dengan mengklik gambar.

Semoga materi ini bermanfaat..

Pengantar Humaniora

2012-01-17T22:14:00.007+08:00

Dosen Pengampu : Dirgantara Wicaksono, S.Pd., M.Pd., M.M.
Mata Kuliah : Humaniora

Woodhouse dalam artikelnya yang berjudul The Nature of Humanities: Historical Perspective menegaskan bahwa istilah humaniora berasal dari program pendidikan yang dikembangkan Cicero, yang disebutnya humanitas sebagai faktor penting pendidikan untuk menjadi orator yang ideal. Penggunaan istilah humanitas oleh Cicero mengarah pada pertanyaan tentang makna dalam cara lain bahwasanya pengertian umum humanitas berarti kualitas, perasaan, dan peningkatan martabat kemanusiaan dan Lebih berfungsi normatif daripada deskriptif.

Ingin mengetahui lebih lanjut mengenai materi ini ?, silahkan download materi Humaniora dengan mengklik gambar berikut.

Semoga materi ini bermanfaat..

Stand Up Comedy di Indonesia dan Dunia

2012-01-17T01:30:00.004+08:00

Sepertinya Stand Up Comedy sudah tidak asing lagi di telinga orang-orang Indonesia, apalagi sejak peralihan profesi beberapa public figure untuk menekuni hal ini, sehingga gaungnya sudah terdengar hingga ke pelosok desa. Seperti yang pembaca ketahui bahwa, situs ini memuat materi-materi yang tentunya menambah wawasan pengetahuan kita? So, sekarang ini kita akan belajar tentang Sejarah Stand Up Comedy. Kita mulai dulu dari pengertiannya lalu Stand Up Comedy di Indonesia dan Dunia.

Pengertian

Stand Up Comedy merupakan bentuk dari seni komedi atau melawak yang disampaikan secara monolog kepada penonton. Biasanya ini dilakukan secara live dan komedian akan melakukan one man show. Meskipun di sebut dengan stand up comedy, komidian tidaklah selalu berdiri dalam menyampaikan komedinya. Ada beberapa komidian yang melakukannya dengan duduk dikursi persis seperti orang yang sedang bercerita.

Dalam masalah penampilan, pertunjukan ini bisa dikatakan tidaklah terlalu ribet mengaturnya. Begitu sederhananya bentuk pertunjukan ini, seorang komedian bisa tampil meski dengan hanya memakai t-shirt dan celana pendek. Meski demikian, tetaplah tidak mudah untuk menjadi pelaku Stand Up Comedy. Selain faktor "harus bisa melucu", tekanan mental juga pasti akan hadir selama penampilan. Jika lelucon yang diberikan tidak dimengerti atau bahkan tidak dianggap lucu, para audiens tentu tidak akan tertawa dan yang lebih parah mereka malah mencibir komedian yang tampil.

Kemunculan Stand Up Comedy di Indonesia

Di Indonesia, Stand Up Comedy sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala. Nama-nama beken seperti (alm) Taufik Savalas, Butet Kertaradjasa dan Ramon P. Tommybens telah lama ada di Stand Up Comedy di Indonesia. Dan dari perkembangan terakhir, muncul nama nama baru lagi seperti Iwel, Pandji Pragiwaksono, Asep Suadji serta Raditya Dika.

Dulu Stand Up Comedy kurang mendapat respon yang dari masyarakat, mungkin pada saat itu masyarakat cenderung lebih suka akan "physical comedy" ketimbang Stand Up Comedy. Namun sekarang Stand Up Comedy hadir kembali untuk memberi alternatif hiburan di tengah semaraknya hiburan komedi yang kelihatannya hanya "begitu - begitu saja". Dan patut ditunggu, apakah Stand Up Comedy ini bisa bertahan lama mengingat ketatnya persaingan di bidang ini. Semoga "komedi berdiri" ini akan selalu mendapatkan tempat dalam hati para penikmat tawa di Indonesia.

Secara tradisi sebenarnya masyarakat Indonesia sudah mengenal Stand Up Comedy. Hanya saja mungkin dalam kemasan yang sedikit berbeda. Beberapa diantaranya adalah:

1. Dagelan Mataram misalnya, biasanya memulai acara dengan memunculkan seorang pelawak yang bermonolog; sebut saja misalnya Basiyo; setelah ger-geran antara lima hingga sepuluh menit, barulah format kelompok beraksi.

2. Pertunjukan ketoprak. Di pertunjukan ketoprak, khusunya pada segmen dagelan, seorang pelawak biasanya membuka komunikasi beberapa saat dengan penonton kemudian disusul interaksi dengan pelawak atau pemain lain.

3. Kesenian Ludruk. di pertunjukan ludruk; sesi Jula-juli, menampilkan pelawak tunggal yang selain menyanyikan lagu Jula-juli dengan syair-syair kocak yang terus-menerus diperbarui, juga bermonolog sambil menyelipkan bahan-bahan lucu di antara celetukan-celetukan ringannya.

4. Wayang. Meski wayang isinya tidak seratus persen mengenai komedi. Namun saat punakawan muncul, ki dalang selalu menampilkan sisi komedi. Ki dalang pada saat itu hampir bisa dikatakan berperan sebagaimana layaknya seorang comic.

Lalu bagaimana dengan Stand Up Comedy di Dunia .. ?

Dalam sejarahnya, Stand Up Comedy sendiri telah ada di abad ke 18 di Eropa dan Amerika. Disana pelaku komedian ini biasa disebut dengan "stand up comic" atau secara singkat disebut dengan "comic". Para comic ini biasanya memberikan beragam cerita humor, lelucon pendek atau kritik-kritik berupa sindiran terhadap sesuatu hal yang sifatnya cenderung umum dengan berbagai macam sajian gerakan dan gaya. Beberapa comic pun bahkan menggunakan alat peraga untuk meningkatkan performa mereka di atas panggung. Stand Up Comedy biasanya dilakukan di kafe, bar, universitas dan teater.

Dalam Stand Up Comedy, seorang comic seharusnya memiliki konsep atau materi sebagai bahan lelucon. Dan tak mustahil jika terdapat lelucon yang berbau cabul, rasis dan vulgar di Stand Up Comedy .Mereka biasanya membuat script dan catatan-catatan kecil dalam rangka untuk mempermudah mereka dalam berkomedi.

Diluar negeri ada banyak comic terkenal, misalnya, adalah Jerry Seinfield, Eddie Izzard, Akmal Saleh, Daniel Tosh, dll. Anda juga mungkin tahu Hollywood aktor terkenal seperti Woody Allen, Rowan Atkinson, Chris Rock, Will Ferrell dan Jim Carrey yang pernah bergelut di bidang ini. Rata-rata dari mereka, bintang Hollywood mengawali karirnya surut pertama di dunia Stand Up Comedy sebelum dikenal seperti sekarang ini.

Akankah Stand Up Comedy yang bisa dikatakan baru seumur jagung kepopulerannya di Indonesia dapat bertahan dengan acara entertain lainnya ? Hanya waktu yang akan menjawabnya..

Keluhan Sekolah Swasta di Kota Bekasi

2012-01-16T23:12:00.003+08:00

Berikut hasil wawancara Dirgantara Wicaksono (kontributor Gudang Materi) dan juga Kepala Sekolah Termuda di DKI dengan reporter Bekasi Magazine terkait dengan Pendidikan di Kota Bekasi. Selamat menyimak !

Bagaimana pendidikan di daerah tempat tinggal anda sekarang? Sudah meratakah pendidikan tersebut baik di Swasta maupun di Negeri ?

Rekayasa Pembuatan Kecap Ikan

2012-01-16T22:59:00.006+08:00

Kali ini, kita akan membahas mengenai proses pembuatan kecap Ikan ! sekarang ini, pembuatan kecap ikan masih dilakukan secara tradisional dan membutuhkan waktu yang cukup lama hingga 6-12 bulan. Lalu bagaimana untuk mempercepat proses ferementasi tersebut ? berikut pemaparannya mengenai rekayasa pembuatan kecap ikan !

Agar pembuatan kecap ikan semakin cepat, dalam proses fermentasi dibutuhkan pelibatan protease, yaitu enzim proteolitik yang berasal dari daging ikan dan mikroba fermentasi yang tumbuh. Selama proses fermentasi berlangsung, protease akan menghidrolisis protein. Makin banyak jenis dan jumlah enzim yang terlibat, maka proses fermentasi menjadi lebih cepat selesai.

Pada ikan yang masih segar, populasi bakteri pembusuk, patogen dan fermentasi berada dalam keadaan setimbang. Dengan pengendalian kondisi lingkungan, hanya bakteri fermentasi yang dapat hidup sedangkan bakteri lainnya terhambat. Salah satu pengendalian kondisi lingkungan adalah dengan penambahan garam.

Penambahan garam akan menyebabkan perubahan lingkungan, sehingga semua bakteri akan beradaptasi. Bakteri yang tidak mampu beradaptasi akan terhambat atau mati, sedangkan yang mampu beradaptasi akan tumbuh dan berkembangbiak. Meskipun mampu bertahan hidup dan berkembangbiak, bakteri fermentasi memerlukan waktu adaptasi yang cukup lama dalam lingkungan berkadar garam tinggi.

Kemampuan adaptasi yang terbatas, menyebabkan perkembangan populasi bakteri fermentasi menjadi terhambat sehingga protease yang dihasilkan terbatas. Dengan demikian proses fermentasi yang terjadi berlangsung lambat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mempercepat proses fermentasi adalah dengan penambahan jenis dan jumlah protease sehingga hidrolisis protein berlangsung lebih cepat.

Pemanfaatan getah pepaya dan ekstrak buah nenas sudah dilakukan untuk menggantikan peran protease selama fermentasi. Getah pepaya mengandung papain sebagai protease, sedangkan buah nenas mengandung bromelain. Kemampuan kedua protease dalam proses pembuatan kecap ikan.

Masalah utama pembuatan kecap ikan dengan menggunakan papain atau bromelain adalah aroma dan warnanya jauh berbeda dari kecap ikan yang dibuat secara tradisional. Ketidaksempurnaan proses perombakan protein yang berlangsung selama fermentasi telah menghasilkan aroma dan warna kecap ikan yang kurang sempurna.

Untuk mengatasinya, perlu dilakukan proses fermentasi lanjutan agar proses perombakan
menjadi sempurna. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, penambahan kapang Candida utilis dalam proses fermentasi selama dua hari telah memperbaiki aroma dan warna kecap ikan seperti yang diharapkan.

Dengan demikian dapat dihasilkan kecap ikan dengan waktu yang relatif singkat, sehingga meningkatkan produktivitas dari hasil yang dicapai dari proses produksinya. Proses rekayasa ini juga dapat diterapkan pada industri rumahan agar semakin banyak produk kecap ikan yang dapat dihasilkan.

#Tips merekayasa Pigmen Daging Ikan

Daging dan kulit ikan memiliki warna beragam. Ikan tertentu memiliki daging putih, krem dan merah. Sedangkan ikan hias memiliki warna lebih beragam, mulai dari putih, kuning, merah, hijau, biru hingga hitam. Warna daging dan kulit ikan dapat dimaksimalkan menggunakan pakan buatan yang mengandung pigmen sesuai yang diinginkan.

Pigmen dalam pakan buatan dapat diperoleh dengan menambahkan pigmen buatan, pigmen yang diekstrak dari bahan alami, atau pigmen yang dihasilkan oleh aktivitas mikroba. Beberapa jenis mikroba telah diketahui mampu menghasilkan pigmen.

Pembuatan Kecap secara Industri dan Mikrobiologi

2012-01-16T22:37:00.003+08:00

Request Artikel ! (via wall facebook Gudang Materi)

Masih ingatkah kita dengan pelajaran SMP mengenai pemanfaatan Mikrobiologi dalam pangan ? Semoga masih ingat yah, dahulu kita hanya mengetahui untuk membuat pangan tersebut melibatkan mikroorganisme. Dalam materi kali ini, saya akan membahas pembuatan kecap secara industri maupun dalam proses mikrobiologinya, semoga bermanfaat buat anda.

Tahap-tahap Pembuatan Kecap (secara Industri)

Dalam pembuatan kecap bahan-bahan yang diperlukan antara lain:

BAHAN:
1 kg kedelai putih atau hitam
3 gr ragi tempe
3 lbr daun salam
2 btg serai
3 Daun jeruk 1 lembar
4 cm lengkuas
1 sdt pokak
6 kg gula merah
1 ½ ltr air untuk melarutkan gula merah
800 gr garam untuk 4 liter air

CARA MEMBUAT:
# Cuci kedelai dan rendam dalam 3 liter air selama satu malam. Kemudian rebus sampai kulit kedelai menjadi lunak. Tiriskan, dinginkan di tampah.
# Beri ragi tempe pada kedelai yang didinginkan. Aduk hingga rata dan simpan pada suhu ruang (25-30° Celcius) selama 3-5 hari.
# Setelah kedelai ditumbuhi jamur yang berwarna putih merata, tambahkan larutan garam. #Tempatkan dalam suatu wadah dan biarkan selama 3-4 minggu pada suhu ruang. Batas maksimum proses penggaraman adalah dua bulan.
# Segera tuangkan air bersih, masak hingga mendidih lalu saring.
# Masukkan kembali hasil saringan, tambahkan gula merah dan bumbu-bumbu. Bumbu ini (kecuali daun salam, daun jeruk dan serai) digiling halus dulu dan campur hingga rata. Banyaknya pemakaian gula merah tergantung untuk kecap asin atau kecap manis).
# Setelah semua bumbu dicampurkan ke dalam hasil saringan, masak sambil terus diaduk-aduk. (Perebusan dihentikan apabila sudah mendidih dan tidak berbentuk buih lagi.)
# Setelah adonan tersebut masak, dinginkan dan saring dengan kain saring.
# Kecap siap untuk dikemas.

CATATAN:
# Penambahan gula merah untuk kecap manis setiap 1 ltr hasil saringan membutuhkan 2 kg gula merah.
# Penambahan gula merah untuk kecap asin setiap 1 ltr hasil saringan membutuhkan 2 1/2 ons gula merah.
# Pemberian ragi harus sesuai jumlahnya dengan banyaknya kedelai, agar tidak menimbulkan kegagalan jamur yang tumbuh.
# Setelah direbus dan ditiriskan, kedelai harus didinginkan dengan sempurna. Bila tidak ragi yang ditebarkan di atasnya akan mati.
# Bahan baku untuk pembuatan kecap, selain dari kacang kedelai dapat juga dari biji kecipir, dengan proses pembuatan yang sama.

Tahap-Tahap Pembuatan Kecap (secara Mikrobiologi)

Mula-mula kedelai difermentasi oleh kapang Aspergillus sp. dan Rhizopus sp. menjadi semacam tempe kedelai. Kemudian "tempe" ini dikeringkan dan direndam di dalam larutan garam. Garam merupakan senyawa yang selektif terhadap pertumbuhan mikroba. Hanya mikroba tahan garam saja yang tumbuh pada rendaman kedelai tersebut. Mikroba yang tumbuh pada rendaman kedelai pada umumnya dari jenis khamir dan bakteri tahan garam, seperti khamir Zygosaccharomyces dan bakteri susu Lactobacillus. Mikroba ini merombak protein menjadi asam-asam amino dan komponen rasa dan aroma, serta menghasilkan asam. Fermentasi terjadi jika kadar garam cukup tinggi, yaitu antara 15 sampai 20%.

Setelah proses perendaman dengan air garam, anda dapat melanjutkannya seperti tahap-tahap pembuatan Kecap secara industri diatas. Karena pada tahap selanjutnya hanya merupakan tahap teknis, sedangkan Mikrobiologi yang digunakan hanya pada awal pembuatan saja.

Demikian materi ini, semoga bermanfaat bagi anda..

Kisi-Kisi UN 2012 SD SMP SMA MA SMK

2012-01-10T18:21:00.005+08:00

Masih ingat dengan berita bahwa, Kemdiknas akan mendistribusikan kisi-kisi UN untuk tahun ajaran 2011-2012 pada akhir tahun 2011 ? Berikut beritanya:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mempercepat waktu pemberian kisi-kisi soal ujian nasional (UN) 2012. Kisi-kisi soal akan diberikan pada akhir tahun 2011 ini. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud Khairil Anwar Notodiputro mengatakan, hal itu dilakukan untuk membantu sekolah dan para siswa lebih siap menghadapi UN tahun depan.

Khairil menjelaskan, rencana tersebut merupakan langkah untuk meningkatkan akseptabilitas, dan juga merupakan jawaban atas banyaknya masukan terkait penyelenggaraan UN. Dari sekian banyak masukan, yang kemudian dijadikan fokus oleh Balitbang Kemdikbud adalah akseptabilitas, kualitas, dan efektifitas penyelenggaraan UN.

"Dari sekian banyak rekomendasi yang disampaikan, yang paling banyak dipersoalkan adalah akseptabilitasnya," kata Khairil, kepada Kompas.com, Senin (7/11/2011), di Kemdikbud Jakarta.

Peningkatan akseptabilitas UN dinilai akan meminimalisir "ketakutan" para siswa dan guru saat akan menghadapi UN. Cara yang ditempuh adalah dengan melakukan dialog secara lebih intensif, dan memberikan kisi-kisi UN secepatnya.

Pemberian kisi-kisi UN juga bertujuan agar memudahkan pusat memberikan arahan kepada dinas pendidikan daerah dan guru-guru di sekolah agar pembuatan soal-soal ujian di sekolah merujuk dan disesuaikan dengan kisi-kisi UN yang diberikan.

"Ketakutan itu akan memicu penolakan. Untuk menekan itu, kita berencana menyampaikan kisi-kisi secepatnya. Jika dulu berbarengan, maka sekarang kisi-kisi UN 2012 akan kita berikan di tahun 2011, ini agar tercipta keselarasan soal dan membuat siswa terbiasa dengan soal yang akan diberikan" jelasnya.

sumber: http://edukasi.kompas.com/read/2011/11/07/15260118/Kisi-kisi.UN.2012.Diberikan.Akhir.Tahun.Ini

Kali ini saya sangat senang akan berbagi kepada teman-teman mengenai Kisi-Kisi UN SD/MI SMP/MTs, SMPLB, SMA/SMALB/MA dan SMK tahun Pelajaran 2011/2012. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 59 Tahun 2011 tertanggal 16 Desember 2011.

Namun sebelum itu, mari kita lihat prediksi soal yang akan anda hadapi pada saat Ujian Nasional.

SD/MI

No. // Mata Pelajaran // Jumlah Butir Soal // Alokasi Waktu
1. Bahasa Indonesia 50 120 menit
2. Matematika 40 120 menit
3. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 40 120nit

SMP, MTs, dan SMPLB

No. // Mata Pelajaran // Jumlah Butir Soal // Alokasi Waktu
1. Bahasa Indonesia 50 120 menit
2. Matematika 40 120 menit
3. Bahasa Inggris 50 120 menit
4. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 40 120 menit

SMA/MA Program IPA

No. // Mata Pelajaran // Jumlah Butir Soal // Alokasi Waktu
1. Bahasa Indonesia 50 120 menit
2. Bahasa Inggris 50*) 120 menit
3. Matematika 40 120 menit
4. Fisika 40 120 menit
5. Kimia 40 120 menit
6. Biologi 40 120 menit

SMA/MA Program IPS

No. // Mata Pelajaran // Jumlah Butir Soal // Alokasi Waktu
1. Bahasa Indonesia 50 120 menit
2. Bahasa Inggris 50*) 120 menit
3. Matematika 40 120 menit
4. Ekonomi 40 120 menit
5 Sosiologi 50 120 menit
6. Geografi 50 120 menit

SMA/MA Program Bahasa

No. // Mata Pelajaran // Jumlah Butir Soal // Alokasi Waktu
1. Bahasa Indonesia 50 120 menit
2. Bahasa Inggris 50*) 120 menit
3. Matematika 40 120 menit
4. Sastra Indonesia 40 120 menit
5. Antropologi 50 120 menit
6 Bahasa Asing**): 50 120 menit
Bahasa Arab
Bahasa Jepang
Bahasa Jerman
Bahasa Prancis
Bahasa Mandarin

*) terdiri atas 15 soal listening comprehension atau 15 soal reading untuk penyandang tunarungu dan 35 soal pilihan ganda.
**) Sesuai dengan pilihan

MA Program Keagamaan

No. // Mata Pelajaran // Jumlah Butir Soal // Alokasi Waktu
1. Bahasa Indonesia 50 120 menit
2. Bahasa Inggris 50*) 120 menit
3. Matematika 40 120 menit
4. Tafsir 50 120 menit
5. Hadis 50 120 menit
6. Fikih 50 120 menit

*) terdiri atas 15 soal listening comprehension atau 15 soal reading untuk penyandang tunarungu dan 35 soal pilihan ganda.

SMK

No. // Mata Pelajaran // Jumlah Butir Soal // Alokasi Waktu
1. Bahasa Indonesia 50 120 menit
2. Matematika*) 40 120 menit
3. Bahasa Inggris**) 50 120 menit
4. Kompetensi Keahlian:
(Teori Kejuruan dan Praktik Kejuruan***) 1 paket 18 – 24 jam

*) terdiri atas tiga kelompok kejuruan:
(1) kelompok Teknologi, Kesehatan, dan Pertanian;
(2) kelompok Pariwisata, Seni dan Kerajinan, Teknologi Kerumahtanggaan, Pekerjaan Sosial, dan Administrasi Perkantoran;
(3) program Keahlian Akuntansi dan Pemasaran.
**) terdiri atas 15 soal listening comprehension atau 15 soal reading untuk
penyandang tunarungu dan 35 soal pilihan ganda
***) Ujian teori dan praktik kejuruan dilaksanakan sebelum pelaksanaan UN.

SMALB Kekhususan Tunanetra (A), Tunadaksa (D), dan Tunalaras (E)

No. // Mata Pelajaran // Jumlah Butir Soal // Alokasi Waktu
1. Bahasa Indonesia 50 120 menit
2. Bahasa Inggris 50*) 120 menit
3. Matematika 40 120 menit
*) terdiri dari 15 soal listening comprehension dan 35 soal pilihan ganda

SMALB Kekhususan Tunarungu (B)

No. // Mata Pelajaran // Jumlah Butir Soal // Alokasi Waktu
1. Bahasa Indonesia 50 120 menit
2. Bahasa Inggris 50 120 menit
3. Matematika 40 120 menit

Setelah melihat prediksi jumlah soal, lanjut ke kisi-kisi, silahkan pilih kisi-kisi yang akan anda download dengan mengklik gambar berikut:

Sejarah Hari Pramuka 14 Agustus

2011-08-14T19:04:00.005+08:00

Salam Pramuka !

Setiap tahun kita memperingati Hari Pramuka, namun tahukah pembaca sekalian bahwa perayaan tahunan Pramuka ini tidak terlepas dari perjuangan para kakak-kakak kita di masa lalu. Banyak yang mengira bahwa Hari Pramuka yang diperingati tanggal 14 Agustus ini adalah hari kelahiran Lord Baden Powell, namun anggapan tersebut salah. Maka dari itu untuk meluruskan sejarah marilah kita menyimak sejarah hari pramuka ini.

Karena gerakan Pramuka lahir pada tahun 1961, jika kita ingin mengetahui latar belakang lahirnya gerakan Pramuka mari kita mengkaji kejadiaan di sekitar tahun 1960. Awalnya peraturan yang timbul pada masa perintisan ini adalah Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960, tanggal 3 Desember 1960 tentang rencana pembangunan Nasional Semesta Berencana. Dalam ketetapan ini dapat ditemukan Pasal 330 C yang menyatakan bahwa dasar pendidikan di bidang kepanduan adalah Pancasila.

Seterusnya penertiban tentang kepanduan (Pasal 741) dan pendidikan kepanduan supaya diintensifkan dan menyetujui rencana Pemerintah untuk mendirikan Pramuka (Pasal 349 Ayat 30). Kemudian kepanduan supaya dibebaskan dari sisa-sisa Lord Baden Powellisme

Ketetapan itu memberi kewajiban agar Pemerintah melaksanakannya. Karena itulah Presiden/Mandataris MPRS pada 9 Maret 1961 mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepramukaan Indonesia, bertempat di Istana Negara. Pada hari Kamis malam itulah Presiden mengungkapkan bahwa kepanduan yang ada harus diperbaharui, metode dan aktivitas pendidikan harus diganti, seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut Pramuka.

Presiden juga menunjuk panitia yang terdiri atas Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Menteri P dan K Prof. Prijono, Menteri Pertanian Dr.A. Azis Saleh dan Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa, Achmadi. Panitia ini tentulah perlu sesuatu pengesahan. Dan kemudian terbitlah Keputusan Presiden RI No.112 Tahun 1961 tanggal 5 April 1961, tentang Panitia Pembantu Pelaksana Pembentukan Gerakan Pramuka dengan susunan keanggotaan seperti yang disebut oleh Presiden pada tanggal 9 Maret 1961.

Masih dalam bulan April itu juga, keluarlah Keputusan Presiden RI Nomor 121 Tahun 1961 tanggal 11 April 1961 tentang Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka. Anggota Panitia ini terdiri atas Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Prof. Prijono, Dr. A. Azis Saleh, Achmadi dan Muljadi Djojo Martono (Menteri Sosial).

Panitia inilah yang kemudian mengolah Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, sebagai Lampiran Keputusan Presiden R.I Nomor 238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka.

Kelahiran Gerakan Pramuka

Gerakan Pramuka ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan yaitu :

1. Pidato Presiden/Mandataris MPRS dihadapan para tokoh dan pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI TUNAS GERAKAN PRAMUKA

2· Diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961, tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia, serta mengesahkan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk dan pegangan bagi para pengelola Gerakan Pramuka dalam menjalankan tugasnya. Tanggal 20 Mei adalah; Hari Kebangkitan Nasional, namun bagi Gerakan Pramuka memiliki arti khusus dan merupakan tonggak sejarah untuk pendidikan di lingkungan ke tiga. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI PERMULAAN TAHUN KERJA.

3· Pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka, dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI IKRAR GERAKAN PRAMUKA.

2. Pelantikan Mapinas, Kwarnas dan Kwarnari di Istana Negara, diikuti defile Pramuka untuk diperkenalkan kepada masyarakat yang didahului dengan penganugerahan Panji-Panji Gerakan Pramuka, dan kesemuanya ini terjadi pada tanggal pada tanggal 14 Agustus 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI PRAMUKA.

Gerakan Pramuka Diperkenalkan

Pidato Presiden pada tanggal 9 Maret 1961 juga menggariskan agar pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI Gerakan Pramuka telah ada dan dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu Keppres RI No.238 Tahun 1961 perlu ada pendukungnya yaitu pengurus dan anggotanya.

Menurut Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, pimpinan perkumpulan ini dipegang oleh Majelis Pimpinan Nasional (MAPINAS) yang di dalamnya terdapat Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Kwartir Nasional Harian.

Badan Pimpinan Pusat ini secara simbolis disusun dengan mengambil angka keramat 17-8-’45, yaitu terdiri atas Mapinas beranggotakan 45 orang di antaranya duduk dalam Kwarnas 17 orang dan dalam Kwarnasri 8 orang.

Namun demikian dalam realisasinya seperti tersebut dalam Keppres RI No.447 Tahun 1961, tanggal 14 Agustus 1961 jumlah anggota Mapinas menjadi 70 orang dengan rincian dari 70 anggota itu 17 orang di antaranya sebagai anggota Kwarnas dan 8 orang di antara anggota Kwarnas ini menjadi anggota Kwarnari.

Mapinas diketuai oleh Dr. Ir. Soekarno, Presiden RI dengan Wakil Ketua I, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr.A. Aziz Saleh. Sementara itu dalam Kwarnas, Sri Sultan Hamengku Buwono IX menjabat Ketua dan Brigjen TNI Dr.A. Aziz Saleh sebagai Wakil Ketua merangkap Ketua Kwarnari.

Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961 bukan saja di Ibukota Jakarta, tapi juga di tempat yang penting di Indonesia. Di Jakarta sekitar 10.000 anggota Gerakan Pramuka mengadakan Apel Besar yang diikuti dengan pawai pembangunan dan defile di depan Presiden dan berkeliling Jakarta.

Sebelum kegiatan pawai/defile, Presiden melantik anggota Mapinas, Kwarnas dan Kwarnari, di Istana negara, dan menyampaikan anugerah tanda penghargaan dan kehormatan berupa Panji Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia (Keppres No.448 Tahun 1961) yang diterimakan kepada Ketua Kwartir Nasional, Sri Sultan Hamengku Buwono IX sesaat sebelum pawai/defile dimulai. Peristiwa perkenalan tanggal 14 Agustus 1961 ini kemudian dilakukan sebagai HARI PRAMUKA yang setiap tahun diperingati oleh seluruh jajaran dan anggota Gerakan Pramuka di Indonesia.

Semoga artikel ini memberikan pencerahan kepada kita mengenai arti sebenarnya dari Hari Pramuka yang setiap tahun diperingati 14 Agustus.

diolah dari : wikipedia

Sambutan Peringatan Hari Pramuka ke - 50

2011-08-14T19:03:00.004+08:00

SAMBUTAN
KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
PADA PERINGATAN HARI PRAMUKA KE-50
14 AGUSTUS 2011

Yang terhormat,
Kakak-kakak Ketua Mabida dan Mabicab Gerakan Pramuka,
Kakak-kakak Ketua Kwarda, Kwarcab dan Kwarran Gerakan Pramuka,
Kakak-kakak Pelatih, Pembina, Pamong dan Instruktur Gerakan Pramuka,
Adik-adik Pramuka yang saya banggakan,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Salam Pramuka,

Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat berkumpul bersama pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk memperingati Hari Pramuka ke 50 atau Tahun Emas yang jatuh pada tanggal 14 Agustus 2011. Tema peringatan ulang tahun emas Gerakan Pramuka tahun 2011 ini adalah “Pramuka Penyelamat Generasi Muda”.

Selaku Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, perkenankanlah saya pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan ucapan Selamat Hari Pramuka ke 50 kepada segenap keluarga besar anggota Gerakan Pramuka di manapun berada. Semoga peringatan Hari Pramuka ke 50 ini, dapat memacu kita untuk lebih memajukan Gerakan Pramuka.

Kakak-kakak dan adik-adik keluarga besar Gerakan Pramuka yang saya hormati,

Revitalisasi Gerakan Pramuka yang telah berjalan selama lima tahun, dengan tujuan utamanya adalah untuk memantapkan eksistensi Gerakan Pramuka serta untuk meningkatkan fungsi Gerakan Pramuka, dalam lima tahun ini memang telah memperlihatkan hasil yang cukup menggembirakan. Namun demikian, bersamaan dengan itu, harus diakui pula bahwa tantangan yang dihadapi oleh Gerakan Pramuka dan juga oleh kaum muda Indonesia, juga makin bertambah berat. Gerakan Pramuka, yang merupakan salah satu pilar pendidikan kaum muda di Indonesia, dituntut untuk dapat lebih berkontribusi secara nyata dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam menyelesaikan masalah kaum muda.

Sesunggunyalah pada dewasa ini, Gerakan Pramuka serta generasi muda di Indonesia banyak menghadapi pelbagai masalah. Masalah dan ataupun tantangan yang dimaksud antara lain adalah masih tingginya angka putus sekolah, sulitnya mendapatkan pekerjaan, maraknya tindakan kriminalitas yang melibatkan generasi muda, rendahnya rasa hormat kaum muda kepada orang tua dan para guru, perubahan gaya hidup yang menjurus pada perilaku tidak sehat, meningkatnya perilaku merokok pada usia muda, makin tingginya konsumsi narkoba dan zat adiktif, serta makin meningkatnya pergaulan bebas yang berakibat pada terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan dan aborsi di kalangan generasi muda, tentu saja sangat memperihatikan kita semua.

Untuk kepentingan bangsa dan negara pada masa depan, pelbagai masalah dan atau tantangan yang dihadapi tersebut, tentu saja harus segera dapat ditanggulangi. Disinilah menjadi penting peranan Gerakan Pramuka. Sebagai lembaga pendidikan non formal yang tujuan utamanya adalah untuk membentuk karakter kaum muda, menanamkan semangat kebangsaan, serta meningkatkan keterampilan generasi muda, Gerakan Pramuka memang dapat berbuat banyak.

Sejarah memang telah mencatat besarnya peranan anggota dan organisasi Pramuka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada masa-masa awal kebangkitan nasional, para anggota Pramuka (kepanduan) mempunyai peranan besar dalam membangkitkan semangat kebangsaan. Pada sekitar tahun 1920-an para anggota Pramuka (kepanduan) berperan besar dalam menggalang semangat persatuan. Untuk kemudian, pada masa-masa awal kemerdekaan, para anggota Pramuka (kepanduan) berperan besar dalam menggelorakan semangat bela negara.

Pada saat ini, di era pembangunan nasional, yang berhadapan dengan makin kompleknya pelbagai masalah dan ataupun tantangan, adalah harapan bersama kiranya Gerakan Pramuka dapat berkiprah dalam turut mensukseskan pembangunan nasional tersebut. Utamanya dalam turut mengatasi pelbagai masalah dan atau tantangan kaum muda. Pramuka dan Gerakan Pramuka harus dapat berperan sebagai penyelamat Generasi Muda.

Kakak-Kakak dan adik-adik Pramuka yang saya banggakan,

Gerakan Pramuka sebagai lembaga pendidikan yang berperan melengkapi pendidikan formal bagi generasi muda, sejak dicanangkannya revitalisasi pada tahun 2006 lalu, terus menerus membenahi diri. Pada saat ini dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, tentu saja upaya pembenahan diri tersebut harus semakin ditingkatkan.

Hasil yang dicapai, sejauh ini, cukup menggembirakan. Minat kaum muda terhadap Gerakan Pramuka tampak makin meningkat. Bersamaan dengan itu pelbagai kegiatan kepramukaan telah semakin banyak dilaksanakan. Untuk tercapainya visi dan misi yang dimiliki, yakni mempersiapkan calon pemimpin bangsa yang memiliki watak, kepribadian dan akhlak mulia pada masa depan, pelbagai keberhasilan ini tentu saja harus dapat dipertahankan dan bahkan harus dapat lebih ditingkatkan pada masa depan.

Kakak-kakak dan adik-adik keluarga besar Gerakan Pramuka yang saya hormati,

Untuk terwujudnya visi dan misi Gerakan Pramuka, saya mengajak kepada semua pihak agar dapat secara terus-menerus dan bersama-sama mengibarkan panji-panji Gerakan Pramuka. Pada saat ini ditengah banyaknya kemelut yang dihadapi bangsa dan negara, tekad untuk terus mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa harus dapat ditingkatkan.

Untuk ini peranan Gerakan Pramuka adalah penting. Karena Gerakan Pramuka, sebagai satu lembaga pendidikan yang menghimpun pelbagai suku bangsa, agama dan kepercayaan, jelas merupakan suatu instrumen yang andal dalam mempersatukan bangsa dan negara. Sesungguhnyalah, salah satu peran utama yang diharapkan dari Gerakan Pramuka, adalah sebagai perekat bangsa.

Kakak-Kakak dan adik-adik Pramuka yang saya banggakan,

Pembentukan karakter yang tangguh bagi generasi muda merupakan hal yang amat penting dan bahkan menentukan nasib bangsa dan negara di masa depan. Kita juga telah sering mendengar perlunya generasi muda memiliki kepribadian yang kuat, bersemangat, ulet, pantang menyerah, disiplin, inovatif serta mampu bekerja keras. Namun pada kenyataannya, kondisi yang kita hadapi sekarang, karena pengaruh pelbagai faktor, terutama globalisasi, kemajuan teknologi informasi serta telekomunikasi, menunjukkan hal yang sebaliknya .

Pada saat ini, sadar atau tidak, nilai-nilai asing, langsung maupun tidak langsung, telah memberi banyak pengaruh negatif kepada generasi muda Indonesia. Pada saat ini, suka atau tidak, harus diakui, banyak generasi muda yang mulai kurang peduli terhadap masalah-masalah kebangsaan. Rasa cinta terhadap tanah air serta kesediaan untuk membela negara, tampak semakin rendah. Pada saat ini, suka atau tidak, harus diakui bahwa banyak generasi muda Indonesia yang telah tidak peduli lagi dengan sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa.

Untuk mengatasinya, sekali lagi sangat diperlukan keterlibatan aktif generasi muda dalam kegiatan kepramukaan. Karena sesungguhnyalah salah satu kewajiban setiap anggota Gerakan Pramuka, sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Bapak Pramuka Dunia, Baden Powell, disamping ditujukan terhadap Tuhan (duty to the God), terhadap sesama (duty to others) dan terhadap diri sendiri (duty to self), juga yang terpenting adalah terhadap tanah air, bangsa dan negara (duty to country)

Kakak-Kakak dan adik-adik Pramuka yang saya banggakan,

Setelah lima tahun revitalisasi Gerakan Pramuka dicanangkan, dan pada saat ini ditambah dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, tampak kedudukan dan peranan Gerakan Pramuka makin bertambah kokoh. Tentu saja untuk terlaksanya pelbagai kegiatan yang dimilikinya, diperlukan dukungan yang kuat dari pelbagai pihak. Revitalisasi Gerakan Pramuka yang inti pokoknya adalah mengaktifkan kembali Gugusdepan diseluruh Indonesia, tidak akan terlaksana apabila tidak mendapat dukungan dari orang tua, masyarakat dan pemerintah.

Dalam kaitan ini adalah harapan bersama, kiranya para orang tua, melalui Komite Sekolah, dapat berperan aktif mendukung Gugusdepan Gerakan Pramuka berbasis sekolah. Selanjutnya adalah harapan besama pula kiranya, masyarakat, melalui Perangkat Desa dan jajarannya, dapat mendukung Gugusdepan Gerakan Pramuka berbasis komunitas. Untuk kemudian kedua Gugusdepan ini, kiranya mendapat dukungan yang penuh dari pemerintah, sebagaimana yang tercantum dalam UU No 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Pasal 36 ayat c UU No 12 tahun 2010 menyebutkan Pemerintah dan Pemerintah daerah bertugas membantu ketersediaan tenaga, dana dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan

Kakak-Kakak dan adik-adik Pramuka yang saya banggakan,

Dalam kesempatan yang baik ini perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu perkembangan Gerakan Pramuka. Ucapan terima kasih ini, terutama saya sampaikan kepada pemerintah dan masyarakat, yang selama ini telah banyak membantu Gerakan Pramuka. Ucapan terima kasih yang sama juga kami sampaikan kepada para orang tua, para guru, dan para relawan pramuka, yang selama ini tanpa mengenal lelah, selalu berada di depan, memajukan Gerakan Pramuka.

Akhirnya semoga yang kita lakukan bersama senantiasa diridhoi oleh Allah SWT.

Satu Pramuka untuk Satu Indonesia, Jayalah Indonesia
Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Pramuka,

Jakarta, 14 Agustus 2011

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,

Prof. Dr. dr. H. Azrul Azwar, MPH

Asal Usul Nama Kota Makassar

2011-08-13T12:59:00.002+08:00

Kota Makassar merupakan salah satu kota metropolitan yang berada di provinsi Sulawesi Selatan. Nama Makassar yang disematkan pada kota ini bukan hanya sekedar nama, sejarah yang panjang di masa lampau membuat nama "Makassar" ini sakral untuk digunakan kepada kota dengan julukan kota Anging Mammiri ini. Maka dari itu sekarang saya mengajak anda untuk menjelajah sejarah asal usul nama Makassar pada kota Makassar.

Tiga hari berturut-turut Baginda Raja Tallo ke-VI Mangkubumi Kerajaan Gowa, I Mallingkaang Daeng Mannyonri KaraEng Katangka yang merangkap Tuma'bicara Butta ri Gowa (lahir tahun 1573), bermimpi melihat cahaya bersinar yang muncul dari Tallo. Cahaya kemilau nan indah itu memancar keseluruh Butta Gowa lalu ke negeri sahabat lainnya.

Bersamaan di malam ketiga itu, yakni malam Jum'at tanggal 9 Jumadil Awal 1014 H atau tanggal 22 September 1605 M. (Darwa rasyid MS., Peristiwa Tahun-tahun Bersejarah Sulawesi Selatan dari Abad ke XIV s/d XIX, hal.36), di bibir pantai Tallo merapat sebuah perahu kecil. Layarnya terbuat dari sorban, berkibar kencang. Nampak sesosok lelaki menambatkan perahunya lalu melakukan gerakan-gerakan aneh. Lelaki itu ternyata melakukan sholat.

Cahaya yang terpancar dari tubuh Ielaki itu menjadikan pemandangan yang menggemparkan penduduk Tallo, yang sontak ramai membicarakannya hingga sampai ke telinga Baginda KaraEng Katangka. Di pagi buta itu, Baginda bergegas ke pantai. Tapi tiba-tiba lelaki itu sudah muncul ‘menghadang’ di gerbang istana. Berjubah putih dengan sorban berwarna hijau. Wajahnya teduh. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya.

Lelaki itu menjabat tangan Baginda Raja yang tengah kaku lantaran takjub. Digenggamnya tangan itu lalu menulis kalimat di telapak tangan Baginda "Perlihatkan tulisan ini pada lelaki yang sebentar lagi datang merapat di pantai,” perintah lelaki itu lalu menghilang begitu saja. Baginda terperanjat. la meraba-raba matanya untuk memastikan ia tidak sedang bermimpi. Dilihatnya telapak tangannya tulisan itu ternyata jelas adanya. Baginda KaraEng Katangka lalu bergegas ke pantai. Betul saja, seorang lelaki tampak tengah menambat perahu, dan menyambut kedatangan beliau.

Singkat cerita, Baginda menceritakan pengalamannya tadi dan menunjukkan tulisan di telapak tangannya pada lelaki itu. “Berbahagialah Baginda. Tulisan ini adalah dua kalimat syahadat,” kata lelaki itu. Adapun lelaki yang menuliskannya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassallam sendiri. Baginda Nabi telah menampakkan diri di Negeri Baginda.

Peristiwa ini dipercaya sebagai jejak sejarah asal-usul nama "Makassar", yakni diambil dari nama "Akkasaraki Nabbiya", artinya Nabi menampakkan diri. Adapun lelaki yang mendarat di pantai Tallo itu adalah Abdul Ma'mur Khatib Tunggal yang dikenal sebagai Dato' ri Bandang, berasal dari Kota Tengah (Minangkabau, Sumatera Barat).

Baginda Raja Tallo I Mallingkaang Daeng Manyonri KaraEng Katangka setelah memeluk Agama Islam kemudian bergelar Sultan Abdullah Awaluddin Awawul Islam Karaeng Tallo Tumenanga ri Agamana. Beliau adalah Raja pertama yang memeluk agama Islam di dataran Sulawesi Selatan.

Lebih jauh, penyusuran asal nama "Makassar" dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu:

1. Makna. Untuk menjadi manusia sempurna perlu "Ampakasaraki", yaitu menjelmakan (menjasmanikan) apa yang terkandung dalam bathin itu diwujudkan dengan perbuatan. "Mangkasarak" mewujudkan dirinya sebagai manusia sempurna dengan ajaran TAO atau TAU (ilmu keyakinan bathin). Bukan seperti yang dipahami sebagian orang bahwa "Mangkasarak" orang kasar yang mudah tersinggung. Sebenarnya orang yang mudah tersinggung itu adalah orang yang halus perasaannya.

2. Sejarah. Sumber-sumber Portugis pada permulaan abad ke-16 telah mencatat nama "Makassar". Abad ke-16 "Makassar” sudah menjadi ibu kota Kerajaan Gowa. Dan pada Abad itu pula, Makassar sebagai ibu kota sudah dikenal oleh bangsa asing. Bahkan dalam syair ke-14 Nagarakertagama karangan Prapanca (1365) nama Makassar telah tercantum.

3. Bahasa. Dari segi Etimologi (Daeng Ngewa, 1972:1-2), Makassar berasal dati kata "Mangkasarak" yang terdiri atas dua morfem ikat "mang" dan morfem bebas "kasarak". Morfem ikat "mang" mengandung arti: a). Memiliki sifat seperti yang terkandung dalam kata dasarnya. b). Menjadi atau menjelmakan diri seperti yang dinyatakan oleh kata dasarnya. Morfem bebas "kasarak" mengandung (arti: a). Terang, nyata, jelas, tegas. b). Nampak dari penjelasan. c). Besar (lawan kecil atau halus).

Jadi, kata "Mangkasarak" Mengandung arti memiliki sifat besar (mulia) dan berterus terang (Jujur). Sebagai nama, orang yang memiliki sifat atau karakter "Mangkasarak" berarti orang tersebut besar (mulia), berterus terang (Jujur). Sebagaimana di bibir begitu pula di hati.

John A.F. Schut dalam buku "De Volken van Nederlandsch lndie" jilid I yang beracara : De Makassaren en Boegineezen, menyatakan: "Angkuh bagaikan gunung-gunungnya, megah bagaikan alamnya, yang sungaisungainya di daerah-daerah nan tinggi mengalir cepat, garang tak tertundukkan, terutama pada musim hujan; air-air terjun tertumpah mendidih, membusa, bergelora, kerap menyala hingga amarah yang tak memandang apa-apa dan siapa-siapa. Tetapi sebagaimana juga sungai, gunung nan garang berakhir tenang semakin ia mendekati pantai. Demikian pulalah orang Bugis dan Makassar, dalam ketenangan dapat menerima apa yang baik dan indah".

Dalam ungkapan "Akkana Mangkasarak", maksudnya berkata terus terang, meski pahit, dengan penuh keberanian dan rasa tanggung jawab. Dengan kata "Mangkasarak" ini dapatlah dikenal bahwa kalau dia diperlakukan baik, ia lebih baik. Kalau diperlakukan dengan halus, dia lebih halus, dan kalau dia dihormati, maka dia akan lebih hormat.

Demikian asal usul nama Makassar yang digunakan oleh kota Makassar saat ini, walaupun beberapa waktu yang lalu sempat berganti-ganti nama dari Makassar ke Ujung Pandang dan akhirnya kembali lagi jadi Makassar. Semoga sejarah ini akan selalu dikenang oleh kita ..

(sumber data dan referensi : makassarkota.go.id)

Mendidik dengan Logika, Hati, dan Realitas

2011-08-07T15:20:00.004+08:00

Mendidik dengan Logika, Hati dan Realitas
Dirgantara Wicaksono

Disaat cita-cita anak seusianya biasanya berorientasi pada dokter, pilot bahkan presiden, cowok yang lahir 13 Juni 1986 ini justru mantap mengutarakan cita-citanya sebagai pendidik.

Apa jadinya kalau rumah kita tiba-tiba disambangi Kepala Sekolah cuma gara-gara kita nggak masuk beberapa hari? Cemas, risih, sungkan? Tapi gimana kalau Kepala Sekolahnya se-asik dan se-santai seorang Dirgantara Wicaksono?

Di usianya yang beru menginjak 25 tahun ini Dirgantara telah memegang tanggung jawab besar dengan menjadi Kepala Sekolah SMA Al Hikmah Islamic School, sebuah institusi pendidikan formal yang membawanya kepada penghargaan Kepala Sekolah Termuda di DKI Jakarta. Berbagai pembaruan diciptakan oleh cowok yang biasa dipanggil Bom bom ini di institusi yang dipimpinnya termasuk cara mengajar dan pendekatan personal pada anak didiknya.

Keterlibatan Bom bom dalam dunia pendidikan ternyata telah direncanakannya sejak ia masih duduk dibangku sekolah dasar. Disaat cita-cita anak seusianya biasanya berorientasi pada dokter, pilot bahkan presiden, cowok yang lahir 13 Juni 1986 ini justru mantap mengutarakan cita-citanya sebagai pendidik.

“Dulu saya pernah bilang ke kakek kalau saya ingin jadi pencetak pilot, dokter, tentara, polisi pokoknya semua cita-cita temen saya. Kakek saya lalu menjawab kalau guru-lah yang bisa mencetak itu semua” cerita lulusan jurusan ilmu sejarah Universitas Negeri Jakarta ini.

Seiring waktu cita-cita Bom bom akhirnya berkembang, saat duduk di bangku kelas 2 di SMAN 46 Jakarta bassis dari Pusher Band yang beraliran Punk Melodic ini pun “menaikan” cita-citanya menjadi seorang Kepala Sekolah. Pada September 2010 lalu, cita-citanya ini tercapai setelah ia didaulat memimpin dan memberikan “penyegaran” pada sekolah tempatnya mengajar sejak awal 2007 ini.

Banyak ide-ide segar yang terealisasikan dimasa kepemimpinan-nya yang belum setahun ini, mulai dari menghidupkan kembali ekstrakurikuler dan OSIS hingga menambahkan mata pelajaran jurnalistik sebagai mata pelajaran wajib di SMA yang terletak di kawasan PuloGadung, Jakarta ini. Tidak hanya itu, bahkan sebagai Kepala Sekolah Bom bom tidak segan-segan melakukan kunjungan ke rumah muridnya dan melakukan pendekatan personal pada mereka yang memiliki masalah.

“Awalnya sangat berat untuk menyamakan persepsi tapi inti dari semua itu adalah komunikasi, kalau kita bisa mengomunikasikannya dengan baik maka masalah bisa terselesaikan. Pendekatan personal dan pribadi juga dibutuhkan sehingga kita bisa mengetahui individu secara personal, dengan hal itu yang konservatif pun jadi bisa diluluhkan” ujar cowok yang baru aja menamatkan pendidikan jenjang pasca sarjana di Magister Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta

Diskusi terbuka antara guru dan murid hingga mengajak yayasan untuk melakukan sistem keterbukaan merupakan hal lain yang dilakukannya selama memimpin sekolah tersebut. Selain keterbukaan, penggemar tokoh Ir. Soekarno ini juga menanamkan kedisiplinan dan sifat kritis bagi seluruh civitas akademika di sekolah yang dipimpinnya.

“Salah satu alasan adanya mata pelajaran Jurnalistik adalah supaya siswa bisa melatih kekritisan mereka dan bisa melihat kondisi sosial di sekitar mereka sehingga mereka bisa cerdas dan kritis terhadap kondisi. Cara belajar yang di sekolah bukan dengan cara mendikte tapi metode pengajaran yang merakyat.” ungkap penggemar warna pink ini

Jiwa kepemimpinan Bom bom ternyata telah hadir sejak ia sekolah, mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi Bom bom yang aktif dalam berbagai organisasi tak jarang menduduki posisi ketua. Baginya saat menjadi pemimpin berarti melatih dirinya untuk berguna, seorang pemimpin baginya juga sebagai pengatur regulasi sehingga tidak menjadikannya hanya sebatas “followers”. Banyak organisasi pernah diketuainya semasa kuliah, namun tidak sedikit orang menganggapnya sebagai orang yang ambisius untuk memimpin.

“Saya memang orang yang punya ambisi tapi bukan ambisius. Saya memiliki keinginan tapi untuk mencapainya akan menempuh jalan yang benar, berbeda dengan ambisius yang akan menghalalkan segala cara untuk meraihnya. Orang hidup harus memiliki ambisi tujuannya untuk melakukan pembebasan dan acuan hidupnya” ungkap cowok yang ambisi tertingginya bisa membebaskan rakyat miskin dari keterpurukan ini.

Kesehariannya disekolah yang selalu bergelut dengan anak muda ternyata tidak membuat Bom bom sepenuhnya mempunyai pandangan positif terhadap anak muda Indonesia. Baginya sekarang masih banyak anak muda Indonesia yang memikirkan diri sendiri hingga tidak sadar kalau negaranya sedang sakit. Walaupun begitu, Bom bom punya tips supaya kita nggak terjebak pada lingkaran anak muda yang apatis dan hedonis.

“kemauan kita untuk meng-up date diri dengan membaca dan mencari tahu bisa membuat kita lebih baik. Komunikasi dan membangun jaringan dalam kondisi dan di lini apapun. Nah, gimana caranya membangun komunikasi dengan baik? Bekali diri dengan membaca.” ujar pemilik account facebook Dirgantara Bombom (bom2_history@yahoo.com)

Kegiatan membaca yang disarankan oleh Bom bom ternyata nggak sembarang membaca loh! Supaya tidak salah baca dan akhirnya terjebak dalam kegiatan negatif seperti terorisme yang mulai mengincar anak muda, penulis di www.dirgantara.gudangmateri.com ini menyarankan untuk membaca sesuatu dari berbagai sumber dan mendiskusikannya dengan orang lain.

Alasan Pemilihan Bendera Merah Putih

2011-08-04T00:37:00.007+08:00

Tidak terasa kita sudah masuk kembali dalam bulan Agustus, tentunya bulan ini sarat akan nilai perjuangan para pahlawan dan proklamator kita untuk mendirikan negara Indonesia. Di bulan ini pula kita berhasil mengibarkan bendera merah putih dalam upacara bendera sederhana.

Dalam pembahasan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai asal usul pemilihan warna bendera kita, kenapa harus bendera dengan perpaduan warna merah dan putih. Tentu ada maksud dibalik pemilihan warna bendera merah putih tersebut. Tentunya anda pernah bertanya tentang hal ini, nah simak baik - baik bahasan berikut.

Mari kita kilas balik pada sejarah ketika kerajaan - kerajaan masih eksis di bumi Nusantara, kita mulai dari era kerajaan Majapahit. Dahulu bendera Merah Putih digunakan oleh kerajaan terbesar yang pernah menguasai wilayah Asia tenggara sebagai bendera Kerajaan yang sangat sakral, dan kerajaan tersebut adalah kerajaan Majapahit.

Bendera Merah Putih merupakan suar dan pemersatu Nusantara pada masa itu. Konon para prajurit kerajaan Majapahit diharuskan bersumpah setia sampai mati untuk melindungi dimana dan kapan pun bendera merah putih ini berada.

Dan menurut kepercayaan orang Jawa , sumpah para Prajurit kekaisaran Majapahit ini terus berlangsung hingga saat ini. Bisa dikatakan walaupun para prajurit kerajaan Majapahit telah lama tiada tapi arwahnya (di dunia lain sana) tetap melindungi Sang Saka Merah Putih kita.

Kenapa arwah prajurit tersebut masih melindungi bendera merah putih, hal ini disebabkan pada kepercayaan orang Jawa kuno. Bahwa sumpah itu paling diharamkan untuk dilakukan, karena sumpah tersebut mengikat orang yang mengucapkan sumpah dan tidak akan hilang meskipun kita telah meninggal.

Jadi apabila kita mengibarkan atau pun mengenakan simbol bendera merah putih, kita akan selalu diikuti dan dijaga oleh para prajurit kerajaan majapahit tersebut ( hal ini menurut kepercayaan orang Jawa).

Dan jika anda tidak percaya....cobalah perhatikan sekeliling anda....Jika anda melihat ada pembangunan konstruksi baik rumah, gedung2 bertingkat maupun jembatan anda pasti melihat para pekerja konstruksinya alias kuli, selalu memasang bendera merah putih di tiang bambu (klo komplet biasanya disertai dengan buah kelapa dan gabah diikatkan dibawah bendera). Ini dimaksudkan agar tidak terjadi malapetaka pada saat proses pembangun konstruksi tersebut (karena dilindungi oleh para prajurit majapahit). Makanya jangan heran kalau kecelakaan kerja sangat minim, padahal safety prosedur para kuli biasanya memprihatinkan.

Sebagai contoh nyata di sekitar anda, cobalah lihat kebiasaan (habit) masyarakat Jawa, saat mereka merayakan ulang tahun (biasanya pada bayi). Yang ulang Tahun biasanya selalu dibuatkan bubur merah putih dan biasanya disuruh makan bubur tersebut (dengan harapan agar selama tahun itu dilindungi oleh para prajurit tersebut).

Contoh lainnya lagi anda bisa melihat para nelayan-nelayan Jawa di pesisir pantai utara maupun di pesisir pantai selatan. Mereka tidak akan berani melaut jika bendera merah putihnya nggak terpasang, karena mereka mempercayai perlindungan yang diberikan oleh para arwah prajurit majapahit tersebut.

Satu informasi lagi yang dapat anda temukan jika anda membaca buku "Bagaimana melihat aura", dalam buku tersebut menyebutkan bahwa warna merah putih merupakan warna aura yang terbaik, dimana perbandingan warna merah dan putihnya seimbang. Jika kedua warna tersebut seimbang, maka orang tersebut dapat menghasilkan energi yang besar. Hal ini sama juga dengan filosofi Cina yakni Yin dan Yang, dimana hitam dan putih dapat saling bersinergi, apabila kedua warna tersebut seimbang.

Dari sejarah dan pertimbangan diatas mungkin yang mendasari kerajaan Majapahit maupun pendiri bangsa kita untuk memilih bendera merah putih sebagai bendera yang mereka percayai mempunyai makna dan filosofi mendalam.

Dapatkan juga informasi mengenai Bendera Merah Putih melalui Sejarah Bendera Indonesia Merah Putih, pada tulisan tersebut dipaparkan sejarah digunakannya bendera merah putih dari pandangan sejarah hingga penggunaannya dalam berbagai peristiwa sejarah di Indonesia.

Selain itu ada juga, Sejarah Bendera Merah Putih dalam tulisan tersebut dijelaskan alasan pemilihan bendera merah putih dari runut sejarah dimulai dari pendapat Prapanca, Bendera Merah Putih di Abad XX, hingga bendera merah putih di bumi Indonesia Merdeka.

Permasalahan Kasus Perdagangan Anak

2011-07-29T19:42:00.004+08:00

Anak merupakan mutiara hati dalam keluarga, itulah sejatinya posisi anak dalam keluarga. Namun bagaimana dengan anak - anak yang lahir dalam lingkungan keluarga miskin, tentunya mereka diperhadapkan dengan kasus kesulitan Ekonomi, dan inilah yang menjadi permasalahan sehingga kemiskinan tersebut membuat hak - hak anak menjadi terkekang, bahkan hilang.

Seyogyanya anak adalah harta sekaligus karunia terbesar yang Tuhan berikan kepada setiap orang tua. Sayangnya, sebagian orang tua dan oknum tak bertanggung jawab salah dalam menafsirkan makna harta itu sendiri. Banyak dari mereka yang menganggap anak adalah “harta” yang bisa dipindahtangankan dan ditukar dengan sekantung uang..

Dalam pandangan Islam, misalnya, anak juga dipandang sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada orangtuanya. Sebagai amanah, anak sudah seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan, perawatan, pembimbingan, dan pendidikan.

Sampai saat ini pun masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa anak-anak bekerja dalam konteks membantu orang-tua, juga proses pembelajaran anak menjadi dewasa, dan apada masa depan sebagai bekal kehidupan yang mandiri. Namun, belakangan banyak orangtua yang juga memperkerjakan anak tanpa mempertimbangkan kepentingan anak, tetapi semata-semata
untuk memenuhi ambisi orangtua.

Para aktivis perlindungan anak memperkirakan jumlah anak dipekerjakan mencapai 60.000 hingga 120.000 orang, sementara ILO sebagaimana dikutip KPAI memperkirakan jumlah pekerja anak mencapai 2.685 juta anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak. Tujuan dari perlindungan anak sendiri disebutkan dalam Pasal 3 UU No. 23/ 2003 : “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Disebutkan juga dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2003 tentang hak dari anak yang menyebutkan bahwa : “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pengingkaran terhadap kemuliaan hak asasi seorang anak akan terjadi apabila ada seseorang yang tidak lagi memandang seorang anak sebagai sebuah subyek yang sama dengan dirinya, akan tetapi lebih pada sebagai sebuah obyek yang bisa diperjualbelikan demi keuntungan pribadi.

Permasalahan

Pada masyarakat ekonomi lemah dan kurang berpendidikan, persoalan yang dihadapi anak adalah buruh anak atau anak bekerja layaknya orang dewasa untuk membantu perekonomian keluarga. Mereka bekerja untuk mencari uang karena paksaa kondisi ekonomi dan ada juga karena dipekerjakan oleh orangtua mereka.

Meningkatnya jumlah kasus perdagangan anak memperlihatkan korelasi antara krisis ekonomi dari segi pendidikan dan ketenagakerjaan di Indonesia. Sekretaris Jenderal Komnas Anak mengemukakan bahwa Indonesia merupakan pemasok perdagangan anak dan wanita (trafficking) terbesar di Asia Tenggara.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan lembaganya, terdapat sekitar 200 sampai 300 ribu Pekerja Seks Komersil (PSK) berusia dibawah usia 18 tahun. Tak Cuma di dalam negeri, mereka juga memasok kebutuhan di Asia Tenggara.

Berdasarkan beberapa data yang telah dipaparkan, maka kami mencoba mengangkat permasalahan perihal : Bagaimana karakteristik anak yang diperdagangkan? dan Apa kebijakan yang terkait dengan anak yang diperdagangkan ?.

Inilah yang menjadi permasalahan kita bersama, sekarang yang difikirkan adalah bagaimana agar permasalahan kasus perdagangan anak ini dapat dicegah bahkan pelakunya diserahkan ke pihak berwenang.

Siri na Pacce dan Penegakan Hukum di Indonesia

2011-07-26T19:10:00.002+08:00

Nilai Siri' na Pacce dalam Penegakan Hukum dan Keadilan di Indonesia
oleh Ramli Semmawi

Pengantar

Nilai - nilai kearifan lokal di masing - masing daerah kini menjadi salah satu cara untuk mengingatkan kembali putra - putri daerah untuk kembali menanamkan nilai - nilai tersebut disegala aspek.

Kearifan lokal di Sulawesi Selatan sendiri kita mengenal nilai luhur Siri' na Pacce, adapun nilai tersebut akan dijabarkan pada tulisan kali ini. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai nilai Siri' na Pacce ini menjadikan masyarakat bagaikan kacang lupa kulit, sehingga perlu ditumbuhkan kembali nilai ini dalam masyarakat.

Dalam tulisan dari Ramli Semmawi ini nilai Siri' na Pacce dikaitkan dengan penegakan Hukum dan Keadilan di Indonesia. Aspek ini memang cukup sensitif dalam keseharian kita, karena kita sudah seringkali melihat perlakuan yang tebang pilih dalam menegakkan hukum kepada rakyat.

Lalu bagaimanakah Siri' na Pacce mempengaruhi sikap seseorang dalam aspek Hukum dan Keadilan ini ? Mari kita simak bersama tulisan dari Ramli Semmawi.

A. Pendahuluan

Nilai adalah hal yang yang sangat dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan dan dalam konteks hukum, nilai ini menjadi sesuatu yang menjadi landasan atau acuan dalam penegakan hukum, nilai ini hidup dalam suatu masyarakat dan menjadi falsafah hidup dalam masyarakat tertentu. Masyarkat Bugis mempunyai falsafah hidup yang sangat dijunjungnya yaitu siri’ na pacce’.

Siri’ na pacce’ dalam masyarakat Bugis sangat dijunjung tinggi sebagai falsafah dalam segala aspek kehidupan, dan hal ini juga berlaku dalam aspek ketaatan masyakarat terhadap aturan tertentu (hukum), dengan pemahaman terhadap nilai (siri’ na pacce’) ini sangat mempengaruhi masyakarat dalam kehidupan hukumnya.

Dalam masyarakat, apapun yang menjadi falsafah hidupnya, maka itu akan menjadi pengangan yang diikuti dan sangat dijunjung tinggi olehnya. Lebih khusus lagi kesadaran hukum masyarakat sangat ditentukan oleh perilaku hidup masyarakat tersebut, dan dengan memegang teguh falsafah hidupnya, mereka akan taat terhadap aturan yang dibuat dan berlaku didalamnya.

Ada hal yang menarik dalam masyarakat Bugis dengan nilai siri’ na pacce’nya, yang dalam masyarakat luar kadang kala diartikan berbeda dengan makna yang sebenarnya. Ini pun terjadi dalam masyarakat Bugis itu sendiri kadang dimaknai seperti apa yang dipahami oleh masyarakat lainnya. Yang lebih cenderung memahami siri’ na pacce’ ini pada konotasi yang negatif penuh kebencian dan kekerasan.

Ketika berbicara hukum, maka tidak terlepas dari konteks hukum dimana keberadaan suatu masyarakat itu berada, jadi ketika berbicara masalah nilai siri’ na pacce’ tidak terlepas dari konsep penegakan hukum di Indonesia, dan telah menjadi pengetahuan umum bahwa penegakan hukum nasional kita sangat kuat didominasi oleh The civil law system (CIV) yaitu selalu dimulai dari penciptaan perundang-undangan, yaitu notabene bersifat abstrak.

Sebagaimana diketahui sistem tersebut berbeda dari The common law system (COL), yang pada dasarnya tidak mendasarkan pada perundang-undangan abstrak, melainkan pada penciptaan kaidah-kaidah konkret. Oleh karena itu, sistem ini lebih mendasarkan pada keputusan pengadilan atau sistem stare decisis.[1]

Memahami bentuk kebijakan negara dalam penegakan hukum yang sangat formalistis legalis (menganggap undang-undanglah yang menjadi acuan dalam penegakan hukum), maka nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan rasa keadilan masyarakat seringkali terabaikan demi kepentingan kelompok tertentu yang mempunyai kekuasaan. Hal ini dikarenakan penguasa kadangkala menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan untuk menindas atau pun membuat kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bagaimana pentingnya keadilan dalam msyarakat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, sebagaimana yang cita-cita konstitusi bangsa Indonesia, dan betapa pentingnya memahami nilai-nilai siri’ na pacce’ dalam upaya penegakan hukum di negeri tercinta ini. Berangkat dari asumsi ini, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah: Bagaimanakah nilai siri’ na pacce’ dapat diimplementasikan sebagai panglima dalam penegakan hukum di Indonesia ?

B. Pengertian Siri’ na pacce’

1. Pengertian siri’

Dalam pengertian harfiahnya, siri’ adalah sama dengan rasa malu. Dan, kata siri’ ini akan berarti harkat (value), martabat (dignity), kehormatan (honour), dan harga diri (high respect) apabila dilihat dari makna kulturalnya. Jadi, perlu dibedakan pengertian harfiahnya dengan pengertian kulturalnya. Bagi orang Bugis-Makassar, pengertian kulturalnya itulah yang lebih menonjol dalam kehidupan sehari-hari apabila dia menyebut perkataan siri’ karena siri’ adalah dirinya sendiri. Siri’ ialah soal malu yang erat hubungannya dengan harkat, martabat, kehormatan, dan harga diri sebagai seorang manusia.[2]

Siri’ lebih sebagai sesuatu yang dirasakan bersama dan merupakan bentuk solidaritas. Hal ini dapat menjadi motif penggerak penting kehidupan sosial dan pendorong tercapainya suatu prestasi sosial masyarakat Bugis-Makassar. Itulah sebabnya mengapa banyak intelektual Bugis cenderung memuji siri’ sebagai suatu kebajikan. Mereka hanya mencela apa yang mereka katakan sebagai bentuk penerapan siri’ yang salah sasaran. Menurut mereka, siri’ seharusnya – dan biasanya, memang – seiring sejalan dengan pacce’(Makassar) / pesse(Bugis).[3]

2. Pengertian pacce’

Pacce’ dalam pengertian harfiahnya berarti “ pedih “, dalam makna kulturalnya pacce berarti juga belas kasih, perikemanusiaan, rasa turut prihatin, berhasrat membantu, humanisme universal. Jadi, pacce’ adalah perasaan (pernyataan) solidaritas yang terbit dari dalam kalbu yang dpaat merangsang kepada suatu tindakan. Ini merupakan etos (sikap hidup) orang Bugis-Makassar sebagai pernyataan moralnya. Pacce’ diarahkan keluar dari dirinya, sedangkan siri’ diarahkan kedalam dirinya. Siri’ dan pacce’ inilah yang mengarahkan tingkah laku masyarakatnya dalam pergaulan sehari-hari sebagai “ motor “ penggerak dalam memanifestasikan pola-pola kebudayaan dan sistem sosialnya.[4]

Melalui latar belakang pokok hidup siri’ na pacce’ inilah yang menjadi pola-pola tingkah lakunya dalam berpikir, merasa, bertindak, dan melaksanakan aktivitas dalam membangun dirinya menjadi seorang manusia. Juga dalam hubungan sesama manusia dalam masyarakat. Antara siri’ dan pacce’ saling terjalin dalam hubungan kehidupannya, saling mengisi, dan tidak dapat dipisahkan yang satu dari lainnya.

Dengan memahami makna dari siri’ dan pacce’, ada hal positif yang dapat diambil sebagai konsep pembentukan hukum nasional, di mana dalam falsafah ini betapa dijunjungnya nilai-nilai kemanusiaan – berlaku adil pada diri sendiri dan terhadap sesama – bagaimana hidup dengan tetap memperhatikan kepentingan orang lain.

Membandingkan konsep siri’ dan pacce’ini dengan pandangan keadilan Plato (428-348 SM) yang mengamati bahwa justice is but the interest of the stronger (keadilan hanya merupakan kepentingan yang lebih kuat).[5] Jelaslah kiranya bagaimana pandangan ini dapat dijadikan acuan dalam melihat nilai keadilan dalam masyarakat, yang seharusnya menjadi nilai yang akan dicapai dalam penegakan hukum di Indonesia.

C. Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada peristiwa pelangggaran atau kemungkinan pelanggaran dan perbuatan melawan atau kemungkinan melawan hukum, hendaknya tidak hanya dimaksudkan sebagai mempertahankan hukum dalam arti tindakan represif semata, tetapi mencakup juga tindakan preventif. Penegakan hukum secara preventif dapat dilakukan denga sistem kontrol, supervisi, memberikan kemudahan dan perhargaan (reward) bagi mereka yang menjalankan atau mentaati hukum. Penegakan hukum dari kemungkinan terjadi pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum. Karena hal-hal yang disebut terakhir ini (reward) termasuk penegakan hukum, maka berbagai bahan bacaan ada yang mengategorikannya sebagai suatu bentuk sanksi.[6]

Dengan demikian, sanksi tidak semata-mata dalam arati memberikan penderitaan (badan, harta benda, nyawa), tetapi termasuk juga penghargaan. Sanksi dalam arti luas ini sering disebut dengan ungkapan strik and carrot atau punishment and reward.[7]

Penegakan hukum dilaksanakan juga oleh kekuasaan pembuat undang-undang, dan kekuasaan eksekutif atau administrasi negara. Di bebarapa negara, kekuasaan membuat undang-undang berwenang menjatuhkan sanksi pada anggota yang memlanggar hukum. Kekuasaan eksekutif dan atau administrasi negara juga menegakkan hukum seperti wewenang mencabut izin, keimigrasian, bea cukai, pemasyarakatan dan berbagai tindakan administatif lainnya. Seperti halnya membuat dan menjalankan hukum, masyarakat pun berperan menegakkan hukum. Pranata perdamaian (di desa dan di kota), mediasi di luar pengadilan, konsiliasi, arbitrase merupakan contoh-contoh keikutsertaan masyarakat dalam penegakan hukum diantara mereka sendiri. Demikian pula sanksi sosial dan adat, dapat dipandang sebagai bentuk-bentuk penegakan hukum oleh masyarakat sendiri. Namun perlu dicatat, tidak termasuk penegakan hukum oleh masyarakat, tindakan-tindakan menghakimi sendiri (eigenrichting) seperti yang akhir-akhir ini acapkali terjadi.[8]

D. Implementasi Nilai Filosofis Siri’ na Pacce’ dalam Penegakan Hukum dan Keadilan di Indonesia

Penegakan hukum menjadi suatu prioritas yang harus dilaksanakan bilamana suatu bangsa ingin menjadi lebih baik dan lebih berkeadilan pada masyarakatnya. Melihat dari permasalahan hukum yang terjadi dalam setiap pemerintahan suatu negara, di mana kekuasaan menjadi nomor satu dan menafikan penegakan hukum, maka akan terjadi ketimpangan dimana-mana dan akan terjadi pemerintahan otoriter dan bertangan besi. Akan tetapi bila yang menjadi acuan adalah penegakan hukum maka akan terjadi keadilan dalam masyarakat.

Di mana posisi siri’ dan pacce’ dalam penegakan hukum ini mempunyai peranan sangat penting. Sebab, dengan memegang teguh falsafah ini, maka siapapun akan menjadi lebih menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas akan lebih baik. Ini dikarenakan nilai dari siri’ dan pacce’ ini bila dijalankan dengan sebenarnya akan menjadi senjata yang ampuh dalam penegakan hukum.

Siri’ na Pacce’ bilamana dijadikan sebagai panglima dalam penegakan hukum kita, maka didapati setiap permasalahan hukum yang ada, akan terselesaikan dengan lebih baik dan dapat memberikan rasa keadilan yang lebih baik pula pada masyarakat. Ini dikarenakan dari memahami makna dari falsafah ini, maka sebagaimana yang dikemukan Andi Zainal, bahwa siri’ identik dengan manusia, yang berarti harkat dan martabat manusia. Kalau harkat dan martabat itu dinodai maka timbullah perasaan aib pada orang yang dihina itu.[9] Bila hal ini dipegang teguh oleh penegak hukum kita, maka mereka tidak akan melakukan sesuatu yang akan menjadi aib bagi mereka.

Jadi mereka akan melakukan atau memberikan kepastian hukum kepada pencari keadilan dengan seadil-adilnya, dikarenakan, pertama; mereka tidak ingin mendapat siri’ (malu) dari sebuah keputusan yang menurut rasa kemanusiaan hal itu adalah sebuah kesalahan, kedua; mereka merasa mencederai rasa keadilan dalam masyarakat, dikarenakan mereka telah memberikan keputusan yang salah baik di mata hukum maupun dalam masyarakat.

Sejalan dengan pandangan di atas menarik jika apa yang dipesankan Karaeng Matoaya kepada putranya Kareang Pattingalloang, yang dikutip dan dimasukkan Dr. H. F. Matthes dalam buku Makassaarsche Chrestonanthic halaman 240 sebagai berikut:

Ala apa lakupiturungiangko, iamo anne kanaya, limpanrupaya, punna nualleanja. Antu pokokna guak mabijaka, limai rupanna. Sekremi rupanna punna niak nuguakang, ciniki appakna gauka. Makaruana, teako larroi nipakaingak. Makatalunna, mamallakko ri tumalam-busuk. Makaappakna, teako mammpilanggeri kareba, ia pilanngeri kammatojenna. Makalimanna, iapa nusisala makukuppako.

(Tidak ada yang akan aku berikan kepadamu, selian daripada kata-kata yang lima macam ini, sekiranya engkau mau memperhatikannya. Adapun pokok perbuatan yang baik itu ada lima jenisnya. Pertama, kalau engaku hendak melakukan sesuatu, pandanglah akan ujung/akhir perbuatan itu. Kedua, janganlah engkau marah kalau dinasehati. Ketiga, takutlah kepada orang yang jujur. Keempat, janganlah hendaknya mendengarkan sas-sus (kabar angin), dengarkan yang benar saja. Kelima, engaku baru berselisih, sekiranya engaku dalam kemarahan).[10]

Satu di antara kelima jenis amanat ini yang paling menarik perhatian dikemukakan di sini ialah amanat ketiga. Mamallakko ri tumalambusuk! (Takutlah engkau kepada orang jujur!). suatu amanat yang perlu mendapat perhatian dan perlu direnungkan dalam hati setiap penegak hukum. Karena biasanya, seseorang itu takut kepada seseorang orang lain karena kekayaannya, berhubung karena orang kaya itu banyak uangnya. Bukankah dalam bahasa Makassar kita bertemu dengan sebuah ungkapan yang berbunyi Tena takulle doeka (tidak ada yang tidak dapat dikerjakan uang itu). Oleh karena itu, dalam bahasa Makassar yang itu biasa disebut Daeng Makulle (si Sanggup). Ada pula seseorang yang takut kepada seseorang orang lain itu karena pangkatnya. Sebab, orang berpangkat itu memiliki kekuasaan. Tetapi, berbeda dengan apa yang dijelaskan itu, Karaeng Matoaya justru berpesan kepada putranya supaya takut kepada orang yang jujur.[11]

Sebagai penegak hukum dengan tanggungjawab yang sangat tinggi dan menyangkut hidup mati seseorang, maka melaksanakan tugas dengan penuh kejujuran merupakan sebuah keharusan. Jujur pada diri sendiri, jujur kepada sesama manusia, jujur kepada cita-cita, dan jujur kepada Tuhan Semesta Alam. Inilah nilai dari pesan Karaeng Matoaya kepada putranya. Dan hal ini sangat sesuai dengan nilai siri’ pada posisi yang sebenarnya.

Menegakkan hukum terutama memberantas kejahatan tidak boleh ditunda-tunda, karena kejahatan itu sendiri akan menguasai kita dan menghancurkan apa yang ada. Apa yang terjadi di Indonesia dengan usaha penegakan hukumnya menghadapi kendala, karena rakyat hampir-hampir tak mempercayai lagi lembaga penegakan hukum kita. Ada hal menarik dari negara-negara tetangga kita, seperti Mengapa Pemerintah Korea Selatan berani konsekuen menegakkan hukum? Jawabnya, karena mereka tahu kunci menyelamatkan negara dari ancaman kritis kewibawaan dan mengatasi krisis ekonomi, ialah kepada rakyat harus diperlihatkan bahwa hukum berlaku tegas tanpa diskriminasi.[12] Inilah yang seharusnya dilakukan oleh para penegak hukum dan pemerintah kita.

Semua kegiatan di bidang hukum ini perlu dijaga keterkaitan dan keterpaduannya. Misalnya, untuk menegakkan keadilan bukan hanya dituntut agar hakim menjatuhkan putusan yang adil, tetapi dalam menghadapi kasus pidana disyaratkan penyidikan yang sempurna dan sesudah hukuman dijatuhkan yang kemudian berkekuatan hukum tetap, diperlukan lagi pelaksanaan hukuman yang tertib sesuai dengan bunyi vonis.

Bisa dibayangkan, apabila hasil penyidikan kurang akurat kemudian hakim menerimanya dan dijadikannya dasar pemeriksaan di muka pengadilan, maka hasil proses peradilan tersebut akan dapat mengecawakan. Contoh, kasus Lingah bin Sentana dan kawan-kawannya di Ketapang (Kalimantan Barat). Mereka ini dengan dakwaan melakukan pembunuhan telah divonis. Bahkan, mereka sudah menjalani pidananya, yang ternyata bukan mereka pelakunya.[13]

Dalam praktik penegakan hukum, khususnya pemeriksaan terhadap suatu perkara pidana di muka pengadilan, sering trjadi hal-hal yang mengejutkan. Sering pula ada perkara yang sesungguhnya sederhana, dalam arti tidak sulit pembuktiannya, tetapi di pengadilan dinyatakan bebas oleh hakim.

Menghadapi peristiwa seperti ini biasanya dengan mudah saja orang terus menuduh hakimnya tak fair dalam memutus perkara tersebut. Memang buktinya kesalahan tertuduh. Artinya kalau jaksa penuntut umum bersungguh-sungguh membuktikan, biasanya dapat dibuktikan kalau memang peristiwa pidana itu terjadi.

Untuk mencapai hasil kerja yang posistif, jaksa tersebut perlu lebih dulu memiliki kesadaran dan mental tangguh yang tidak akan tergoyangkan oleh pengaruh yang dapat merusak kejujurannya dalam menegakkan keadilan. Dalam dunia modern dewasa ini pengaruh negatif cenderung semakin lebih kuat, sehingga kalau mental kita kurang tangguh, mudah kita tergiring mengikuti hawa nafsu yang merusak keadilan tersebut.

Untuk dapat menyelesaikan suatu perkara yang memenuhi rasa keadilan tentulah setiap unit yang turut serta dalam penyelesaian perkara itu berada dalam kondisi yang dapat diharapkan untuk berbuat jujur. Tentu bukan saja hakim yang wajib memututs dengan adil, dan bukan hanya jaksa penuntut umum yang perlu cermat dan profesional dalam mengemban tugasnya, tetapi sejak dimulainya awal penyidikan oleh aparat penyidik (khususnya Kepolisian) perlu terjaga kondisi agar aparat penyidik tersebvut dapat dapat menyelesaikan tugasnya dengan cermat dan sempurna.[14]

Untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dari masing-masing pihak yang menjadi penegak hukum, maka mereka harus mempunyai siri’ dan pacce’ dan menjiwai prinsip ini. Dengan begitu apa yang diharapkan dari penegak hukum kita dapat dicapai yaitu rasa keadilan dalam penegakan hukum, adanya kepastian hukum dan good government. Kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo, merupakan salah satu syarat yang harus dipernuhi dalam penegakan hukum. Menurut Mertokusumo, kepastian hukum merupakan; perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.[15]

Dalam penegakan hukum pun, maka seharusnya kita berusaha untuk melaksanakan nilai pacce’ dalam pengertian menerima kembali orang yang telah menjalani masa pidananya dan tidak menapihkan mereka dalam pergaulan setelah lepas dari menjalani hukuman.

E. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disumpulkan sebagai berikut:

Pertama; sebenarnya, bagi seseorang yang konsekuen dalam pendirian dan dalam mempertegak siri’ dan pacce’, baik seorang petani, pedagang, buruh, pegawai atau pun sebagai pejabat, kemungkinan terjadinya suatu penyelewengan atau penyalagunaan pada bidangnya masing-masing tidak akan terjadi.

Kedua; dengan membudayakan siri’ dan pacce’ dalam kehidupan sehari-hari dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dari falsafah hidup Bugis-Makassar ini akan menolong orang untuk selalu bersikap adil terhadap diri sendiri, orang di sekitarnya, dan bahkan kepada lingkungannya.

Inilah yang menjadi pesan dari falsafah hidup siri’ na pacce’, diharapkan bagi setiap Penegak Hukum dan seluruh masyarakat untuk senantiasa menjunjung tingginya demi tegaknya keadilan dan kebenaran dalam proses hukum.

Daftar Pustaka

Andi Zainal Abidin. 19999. Capita Selecta Kebudayaan Sulawesi Selatan, Cet. Pertama, Hasanuddin University Press, Makassar.

Bagir Manan, 2005, Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian),Cet. I, Penerbit UII Press, Yogyakarta

Baharuddin Lopa. 2002. Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, Cet. Kedua, Penerbit Kompas, Jakarta.

Charles Himawan, 2003, Hukum sebagai Panglima, Cet. I, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Christian Pelras, 2006, The Bugis, diterjemahkan oleh Abdul Rahman Abu dkk, Manusia Bugis, Cet. I, Penerbit Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris, EFEO, Jakarta.

E. Fernando M. Manullang. 2007. Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai, Cet. Pertama, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

H. D. Mangemba, 2002, Takutlah pada Orang Jujur (Mozaik Pemikiran), Penerbit Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

M Syamsudin dkk, 1998, Hukum Adat dan Modernisasi Hukum, Cet. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Catatan Kaki

[1] M Syamsudin dkk, Hukum Adat dan Modernisasi Hukum, Cet. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hlm. 167.
[2] H. D. Mangemba, Takutlah pada Orang Jujur (Mozaik Pemikiran), Penerbit Universitas Hasanuddin dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm. 218-219.
[3] Christian Pelras, The Bugis, diterjemahkan oleh Abdul Rahman Abu dkk, Manusia Bugis, Cet. I, Penerbit Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris, EFEO, Jakarta, 2006. hlm. 251.
[4] Ibid. , hlm. 219. dan Lihat Juga, Christian Pelras, The Bugis, diterjemahkan oleh Abdul Rahman Abu dkk, Manusia Bugis, Cet. I, Penerbit Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris, EFEO, Jakarta, 2006. hlm. 252-253.
[5] Charles Himawan, Hukum sebagai Panglima, Cet. I, Penerbit Buku Kompas, Jakarta., 2003, hlm. 3-4.
[6] Lihat, P.S. Atiyah, Law & Modern society, 1995 dalam Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian),Cet. I, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2005. hlm. 33-34.
[7] Ibid., hlm. 34.
[8] Ibid., hlm. 35.
[9]Andi Zainal Abidin, Capita Selecta Kebudayaan Sulawesi Selatan, Cet. Pertama, Hasanuddin University Press, Makassar, 1999, hlm. 143.
[10] H. D. Mangemba, loc. cit., hlm. 189-190.
[11] Ibid.,hlm. 190.
[12]Baharuddin Lopa. Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, Cet. Kedua, Penerbit Kompas, Jakarta, 2002, hlm. 130.
[13] Ibid., hlm. 133.
[14] Ibid., hlm. 137.
[15] E. Fernando M. Manullang. Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai, Cet. Pertama, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 92.

Nilai - Nilai dari Proses Pembuatan Pinisi

2011-07-24T20:35:00.003+08:00

Orang Bugis Makassar yang dikenal selalu memiliki nilai - nilai dalam setiap aktivitasnya memang tidak dapat dielakkan. Setelah pembahasan sebelumnya dalam proses pembuatan Pinisi, ternyata tidak sampai disitu saja melainkan ada beberapa nilai yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari - hari kita. Adapun nilai - nilai tersebut antara lain : kerjasama, kerja keras, ketelitian, keindahan, dan religius.

Kelima nilai tersebut berdasarkan kaitannya dengan proses pembuatan perahu Pinisi dijabarkan sebagai berikut :

Nilai kerjasama tercermin dalam hubungan antara punggawa (kepala tukang atau tukang ahli), para sawi (tukang-tukang lainnya) dan calon-calon sawi serta tenaga-tenaga yang lainnya. Masing-masing mempunyai tugas tersendiri. Tanpa kerjasama yang baik antar mereka, perahu tidak dapat terwujud dengan baik. Bahkan, bukan hal yang mustahil perahu tidak pernah terwujud.

Nilai kerja keras tercermin dalam pencarian dan penebangan kayu welengreng atau dewata yang tidak mudah karena tidak setiap tempat ada. Penebangannya pun juga diperlukan kerja keras karena masih menggunakan peralatan tradisional (bukan gergaji mesin). Nilai ini juga tercermin dalam pemotongannya yang tidak boleh berhenti sebelum selesai (terpotong) dan pemasangan atau perakitannya yang membutuhkan kerja keras. Selain itu, nilai ini juga tercermin dalam pendempulan dan peluncuran karena untuk memindahkan perahu dari galangan bukan merupakan hal yang mudah atau ringan, tetapi diperlukan kerja keras yang membutuhkan waktu beberapa hari (sekitar 3 hari atau lebih).

Nilai ketelitian tercermin dalam pemotongan kayu yang harus tepat (mata kampak atau gergaji harus tepat pada arah urat kayu). Nilai keindahan dari bentuknya yang bentuknya yang sedemikian rupa, sehingga tampak kuat, gagah, dan indah.

Nilai religius tercermin dalam pemotongan pohon yang disertai dengan upacara agar “penunggunya” tidak marah dan pindah ke tempat lain, sehingga segala sesuatu yang tidak diinginkan tidak terjadi. Nilai ini juga tercermin dalam doa ketika perahu akan diluncurkan ke laut (“Bismillahir Rahmanir Rahim Bulu-bulunnako buttaya, patimbonako bosiya, kayunnako mukmamulhakim, laku sareang Nabi Haidir”) (Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Kau adalah bulu-bulunya tanah, tumbuh karena hujan, kayu dari kekayuan dari Mukma-nul Hakim saya percaya Nabi Haidir untuk menjagamu).

Demikian pembahasan kali ini mengenai nilai - nilai dari proses pembuatan Pinisi, semoga dapat diambil pelajaran dari nilai - nilai yang telah di paparkan tersebut.

Proses Pembuatan Pinisi

2011-07-24T20:22:00.004+08:00

Pinisi merupakan kapal yang dikenal telah mengarungi samudera yang luas oleh pelaut - pelaut Bugis Makassar pada zaman dahulu. Bahkan kita mengenal kisah Sawerigading yang berlayar ke Tiongkok untuk melamar We Cudai dalam kisah sureq La Galigo.

Kali ini saya akan membahas proses pembuatan Pinisi, yang diketahui secara umum bahwa Pinisi ini dibuat di Bulukumba tepatnya di Tana Beru. Dan untuk memberikan kita gambaran akan khazanah budaya kita marilah kita menyimak prosesnya berikut ini.

Tempat Pembuatan Pinisi

Pembuatan pinisi dilakukan di sebuah galangan kapal sederhana yang disebut sebagai bantilang, dengan teknik ruling1). Orang yang sangat berperan dalam pembuatan pinisi adalah punggawa (kepala tukang atau tukang ahli).

Ia dibantu oleh para sawi (tukang-tukang lainnya) dan calon-calon sawi. Selain itu, dibantu juga oleh tenaga-tenaga yang lain, sehingga secara keseluruhan melibatkan puluhan orang. Sebagai suatu proses, tentunya pembuatan pinisi dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

Pencarian dan Penebangan Pohon

Pohon yang dicari adalah welengreng atau dewata karena kedua jenis pohon tersebut disamping kuat, juga tahan air. Pencariannya pun tidak dilakukan pada sembarang hari, tetapi pada hari-hari tertentu, yaitu hari kelima dan ketujuh pada bulan dimulainya pembuatan perahu. Ini ada kaitannya dengan kepercayaan bahwa angka 5 (naparilimai dalle’na) oleh orang Tana Beru dianggap sebagai angka yang baik karena mempunyai arti “rezeki sudah di tangan”.

Sedangkan, angka 7 (natujuangngi dalle’na) berarti “selalu mendapat rezeki”. Setelah pohon yang memenuhi persyaratan ditemukan, maka penebangan pun dilakukan. Akan tetapi, sebelumnya diadakan semacam upacara persembahan karena jenis pohon itu dipercayai ada “penunggunya”. Dalam upacara ini, yang dijadikan sebagai korban adalah seekor ayam.

Tujuannya adalah agar penunggu pohon tersebut tidak marah dan pindah ke tempat lain, sehingga segala sesuatu yang tidak diinginkan tidak terjadi. Dengan perkataan lain, penebangan dapat berjalan lancar dan selamat. Pohon yang telah ditebang itu kemudian dibawa ke bantilang.

Pengeringan dan Pemotongan Kayu

Sebelum pohon (kayu) dipotong-potong sesuai dengan keinginan, ketika peletakan balok lunas, ada semacam ritual. Dalam konteks ini, balok lunas diletakkan di bawah kayu yang akan dijadikan bahan pembuatan pinisi dan salah satu ujungnya diarahkan (dihadapkan) ke Timur Laut. Ujung balok lunas yang mengarah ke Timur Laut ini merupakan simbol laki-laki.

Sedangkan, ujung yang satu lagi yang arahnya berlawanan merupakan simbol perempuan. Sebelum dipotong-potong sesuai dengan keinginan, maka bahan (kayu-kayu) tersebut dikeringkan. Kemudian, kayu yang akan dipotong ditandai dengan pahatan disertai pembacaan doa dengan tujuan agar kayu tersebut dapat berfungsi dengan baik ketika telah menjadi perahu.

Satu hal yang perlu diperhatikan dalam pemotongan adalah mata kampak atau gergaji harus tepat pada arah urat kayu. Selain itu, pemotongan harus sampai selesai (tidak boleh berhenti sebelum kayu terpotong). Dengan cara seperti itu kekuatan kayu tetap terjamin. Sebagai catatan, pemotongan kayu dimulai pada bagian ujung-ujungnya. Salah satu potongan ujungnya dibuang ke laut sebagai penolak bala dan sekaligus sebagai simbol peran laki-laki (suami) yang mencari nafkah di laut. Sedangkan, ujung yang satunya disimpan di rumah sebagai simbol peran perempuan (isteri) yang menunggu suami pulang.

Perakitan Pinisi

Setelah lunas terbentuk dan dihaluskan, maka langkah berikutnya adalah pemasangan papan pengapit lunas (soting). Pemasangan ini disertai dengan suatu upacara yang disebut kalebiseang. Kemudian disusul dengan pemasangan papan yang ukurannya berbeda-beda (dari bawah ke atas). Papan yang kecil ada di bagian bawah, sedang papan yang besar ada di bagian atas.

Keseluruhannya berjumlah 126 buah. Sebagai catatan, sebelum pemasangan dilakukan, ada upacara yang disebut anjerreki, yaitu upacara yang bertujuan untuk memperkuat lunas. Setelah papan tersusun, pekerjaan diteruskan dengan pemasangan buritan dan tempat kemudi bagian bawah. Selanjutnya, badan perahu yang telah terbentuk tetapi masih belum sempurna karena masih banyak sela-selanya, khususnya antarpapan yang satu dengan lainnya, maka sela-sela tersebut perlu ditutup dengan majun. Pekerjaan ini, oleh masyarakat setempat disebut sebagai “a’panisi”. Kemudian, agar sambungan antar papan dapat merekat dengan kuat, maka sambungan-sambungan tersebut diberi perekat yang terbuat dari sejenis kulit pohon barruk.

Setelah papan merekat kuat, pekerjaan selanjutnya adalah “allepa” atau mendempul. Bahannya adalah campuran kapur dan minyak kelapa. Campuran tersebut diaduk oleh sedikitnya enam orang selama sekitar 12 jam. Banyaknya dempul yang diperlukan bergantung dari besar-kecilnya perahu yang dibuat. Untuk perahu yang bobotnya mencapai 100 ton, maka dempul yang diperlukan sekitar 20 kilogram. Selanjutnya, badan perahu yang telah dilapisi dengan dempul itu dihaluskan dengan kulit buah pepaya.

Penggunaan bahan-bahan sebagaimana disebut di atas (kulit pohon barruk dan kulit buah pepaya), ada kaitannya dengan mitos penciptaan pinisi yang menggunakan kekuatan magis. Mengacu kepada mitos itu, orang-orang di Tana Beru merasa bahwa komunitas mereka sebagai mikrokosmos, yaitu bagian dari jagad raya (makrokosmos).

Hubungan antara kedua kosmos ini diatur oleh tata tertib abadi, sakral, dan telah dilembagakan oleh nenek moyang mereka sebagai adat istiadat. Kedua kosmos ini dijaga harmoninya, sehingga ada kecenderungan mempertahankan yang lama dan menolak atau mencurigai yang baru. Inilah yang kemudian menjadi penyebab mengapa mereka tidak begitu terpengaruh dengan teknologi modern.

Pandangan di atas juga berpengaruh pada aktivitas di galangan perahu (bantilang), yang prosesnya diibaratkan bayi dalam kandungan. Hal ini terlihat, misalnya, dalam upacara pemotongan lunas perahu (anatra kalebeseang).

Pemotongan dan penyambungan balok-balok yang melambangkan perkawinan (persetubuhan) antara jantan dan betina sebagai “janin perahu”, kemudian menjadi “bayi perahu”. Selain itu, ada juga upacara pemberian pusat perahu (pamossi) yang melambangkan saat kelahiran (bayi) perahu ke laut lepas, seperti kelahiran manusia ke dunia dari kandungan ibunya. Dalam hal ini punggawa berperan sebagai ibu dan sekaligus sebagai “bidan”.

Sesuai dengan pandangan kosmos mereka, segala sesuatu dilihat dari segi totalitas yang berkaitan secara organik, sehingga pelanggaran terhadap “sebuah pantangan” akan berakibat fatal kepada keseluruhan (bayi) perahu yang akan dilahirkan. Pantangan terberat adalah apabila pihak sombali menyakiti hati punggawa. Kalau hal ini terjadi, perahu yang telah dibuat “tidak mau bergerak” ketika didorong ke laut.

Ini disebabkan punggawa (sebagai ibu) tidak rela apabila “bayi” perahunya diserahkan kepada orang yang telah menyakiti hatinya. Oleh sebab itu, sombalu yang arif akan segera menghubungi sang punggawa untuk melakukan “perdamaian”. Apabila perahu diluncurkan secara paksa, perahu tersebut akan cacat sesudah sampai di laut. Jadi, ketangguhan perahu di laut bukan saja karena faktor teknis, tetapi juga karena faktor magis (gaib).

Pemasangan Tiang Layar Pinisi

Setelah badan dan kerangka perahu selesai, maka pekerjaan selanjutnya adalah memasang tiang dan layar. Perahu pinisi biasanya menggunakan dua layar besar yang disebut sombala. Layar yang satu terpasang di bagian depan. Layar ini berukuran sekitar 200 meter persegi.

Sedangkan, layar yang lainnya terletak lebih ke belakang dengan ukuran sekitar 125 meter persegi. Di atas setiap layar besar itu terdapat sebuah layar berbentuk segi tiga yang disebut tanpasere. Selain layar utama, pada bagian haluan dilengkapi tiga layar pembantu yang juga berbentuk segi tiga. Layar ini masing-masing disebut cocoro pantara (di bagian depan), cocoro tangnga (di tengah), dan tarengke (di bekalangnya). Sebagai catatan, pemasangan layar baru dilakukan setelah perahu sudah mengapung di laut.

Peluncuran Pinisi ke Laut

Sebelum penisi diluncurkan ke laut, ada upacara yang dipimpin oleh punggawa. Jika pinisi yang akan diluncurkan bobotnya kurang dari 100 ton, maka binatang yang dijadikan korban adalah seekor kambing. Akan tetapi, jika bobotnya lebih dari 100 ton, maka yang dijadikan korban adalah seekor sapi. Adapun doa yang diucapkan sebagai berikut: “Bismillahir Rahmanir Rahim Bulu-bulunnako buttaya, patimbonako bosiya, kayunnako mukmamulhakim, laku sareang Nabi Haidir” (Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Kau adalah bulu-bulunya tanah, tumbuh karena hujan, kayu dari kekayuan dari Mukma-nul Hakim saya percaya Nabi Haidir untuk menjagamu). Setelah upacara selesai, perahu ditarik oleh para sahi dan calon sahi menuju ke laut.

Peluncuran biasanya dilakukan pada saat air laut sedang pasang (tengah hari). Lamanya bisa berhari-hari (biasanya sampai 3 hari). Pemasangan layar dilakukan ketika perahu sudah mengapung di laut. Dan, dengan mengapungnya perahu di laut dan terpasangnya layar, maka punggawa dan para sahinya yang selama sekitar enam bulan membuatnya, berakhir. Sebagai catatan, setiap perahu pinisi mempunyai nama tersendiri, seperti: Pajjala, Banggo, dan Sadek.

Demikian proses pembuatan Pinisi semoga menambah khazanah pengetahuan tentang kapal legendaris ini dapat bertambah.

Sumber : Melalatoa, J. 1995. Ensiklopedi Sukubangsa di Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Disarikan kembali oleh Tim Konten Gudang Materi

Pemikiran Fase Renaissance dan Modernisme

2011-07-09T22:40:00.002+08:00

oleh Adde marup wirasenjaya

SETELAH pemikir dari Yunani mewariskan berbagai pemikiran baru dan menerobos kebuntuan, fase pemikiran berikutnya adalah pemikiran Romawi. Sumbangan terbesar fase Romawi adalah dalam pemikiran tentang hukum. Istilah hukum positif yang kita kenal saat ini, sedikit banyak disumbangkan oleh para filsuf Romawi, khususnya Cicero.

Setelah fase Romawi, fase berikutnya adalah fase Abad Tengah yang disebut-sebut sebagai fase kegelapan dalam bidang pemikiran. Sebelum akhirnya dibebaskan oleh para pemikir abad renaissance di Italia, pemikiran Abad Tengah telah membawa Eropa mengalami kejumudan berpikir. Apa yang terjadi pada Abad engah, di lain pihak, telah memberi inspirasi bagi munculnya pemikiran renaissance.

Kurun waktu renaissance biasanya menunjuk pada fase pemikiran pada abad ke-14 hingga abad ke-16. Pusat persemaian pemikiran ini berlangsung di Italia, terutama di Florence, yang selanjutnya menyebar ke Eropa dan kelak menjadi cikal bakal lahirnya proses modernisasi tahap pertama di dunia.

Renaissance (Perancis), aufklarung (Jerman) atau enlightening (Inggris) berasal dari istilah Italia, rinascita, yang maknanya adalah kelahiran kembali. Renaissance menunjuk pada momen dimana akal manusia (reason) menjadi pendorong kebudayaan, setelah sebelumnya tenggelam dalam dogma agama. Akal pikiran adalah tempat konfirmasi bagi pencapaian hidup manusia.

Konteks Sosial Filsafat Renaissance

Pada awalnya, renaissance menunjuk pada gerakan kesenian yang ingin mengusung kebebasan berekspresi. Mereka menolak intervensi gereja terhadap karya seni.

Munculnya renessaince boleh dikatakan merupakan upaya untuk mengembalikan pikiran (reason) setelah mengalami “kematian” pada fase the dark age di abad pertengahan. Seperti dicatat sejumlah penulis, fase abad gelap terjadi pada Abad Tengah (abad ke-2 SM). Disebut abad gelap karena pada saat itu kebebasan berpikir yang telah dirintis oleh para pemikir Yunani dibunuh oleh para raja yang memonopoli pemikiran.

Pada masa Abad Tengah, struktur sosial yang dominan adalah feodalisme. Egitu juga dalam kehidupan keagamaan dan ruhaniah, fase Abad Tengah ditandai oleh monopoli tafsir agama (Katolik) oleh pihak gereja dan mereka yang berkuasa. Monopoli tafsir oleh pihak gereja atas Injil inilah yang kemudian melahirkan model skolastik dalam dunia pendidikan. Model skolastik berarti guru menjadi satu-satunya pemilik kebenaran. Dan yang disebut guru pada masa Abad Tengah, adalah kalangan gereja.

Intervensi gereja juga terjadi dalam bidang ilmu pengetahuan. Upaya pencarian kebenaran tidak boleh dilakukan tanpa ijin gereja. Jika ada teori serta pemikiran yang berbeda, pihak gereja akan memberi hukuman yang amat berat. Abad Tengah sama sekali tidak menyumbang pemikiran besar bagi pemikiran politik.

Munculnya Renaissance/Aufklarung

Fase renaissance ditandai dengan tumbuhnya filsafat antroposentris dimana manusia menjadi pusat eksistensi. Filsafat ini ingin mengembalikan harkat dan posisi akal sebagai pembentuk kebudayaan. Dengan kata lain, renaissance percaya tentang adanya dignity of man. Fase renaissance didasarkan pada keyakinan bahwa manusia dilahirkan bukan sekedar untuk memikirkan nasib di akhirat (beyond the world), sebagaimana diyakini oleh pemikir di Abad Tengah, tetapi juga menjadi kreator di dunia. Manusia harus mengolah, menyempurnakan dan menikmati dunia ini, itulah prinsip filsafat pencerahan. Kesenangan dan kesengsaraan, kemajuan dan kemunduran, kebahagiaan dan nestapa, bukan ditentukan oleh faktor di luar manusia. Manusia punya otonomi, dan akal adalah pusat bagi otonomi tersebut.

10 ciri penting pemikiran renaissance :

1. Pemujaan pada akal budi
2. Menguatnya empirisme
3. Munculnya pemikiran saintifik
4. Munculnya pemikiran universalisme
5. Progres adalah acuan kebudayaan manusia
6. Posisi individu sangat penting
7. Toleransi pada posisi manusia
8. Kebebasan adalah landasan hidup
9. Uniformitas (manusia adalah sama di manapun)
10. Sekularisme

Pemikiran renaissance menjadi titik tolak perkembangan modernisme di Eropa. Dari sinilah kemudian terjadi bebagai penemuan ilmiah dan pemikiran yang revolusioner.

Machiavelli

Fase renaissance melahirkan tokoh yang kemudian menjadi tokoh berpengaruh dalam pemikiran politik, yaitu Niccolo Machiavelli (1467-1527). Tokoh ini sering disebut sebagai bapak rasionalisme politik karena melakukan terbosan penting dalam memaknai kekuasaan dan hubungan antara penguasa dan rakyat.

Gagasan-gagasan utama Machiavelli antara lain:

1 politik harus dipisahkan dari moral dan etika
2 penguasa tidak boleh mengikuti hati nurani
3 setiap negara harus punya tentara yang kuat
4 menolak tentara bayaran
5 penguasa selayaknya dibenci dan dicintai sekaligus

Pengaruh Machiavelli

- berpengaruh pada gagasan realis dalam pemikiran politik
- dianggap sebagai tokoh utama pemikiran politik modern
- kecintaannya pada tanah kehalhiran menjadi inspirasi bagi paham nasionalisme di kemudian hari
- mempengaruhi cara berkuasa sejumlah penguasa pada pada abad berikutnya
- bukunya, The Prince, menjadi “kitab suci” sejumlah penguasa dan dianggap karya penting studi ilmu politik.

Kesehatan Lingkungan dalam UU

2011-07-01T09:40:00.004+08:00

Menjawab persoalan kesehatan lingkungan, Pemerintah Indonesia telah menaruh perhatian pada persoalan kesehatan dan lingkungan. Perhatian ini ditunjukkan dari awal pemberlakuan pertaturan yang mengatur tentang kesehatan lingkungan yakni undang-undang No. 11 tahun 1962 tentang Higiene untuk Usaha-Usaha Bagi Umum dan Undang-undang No. 2 Tahun 1966 tentang Higiene.

Pembahasan I : UU No. 11 Tahun 1962 tentang Higiene untuk Usaha - Usaha Bagi Umum

Undang-undang No. 11 tahun 1962 tentang Higiene untuk Usaha-Usaha Bagi Umum.
Dalam undang-undang ini dijelaskan dasar pertimbangan perlunya undang-undang ini adalah untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan rakyat.

Adapun higiene untuk usaha-usaha bagi umum yang diatur dalam undangundang No. 11 tahun 1962 ini meliputi:
a. Higiene air, susu, makanan, dan minuman untuk konsumsi bagi umum, perlu diawasi mutu kesehatannya, tidak mengandung kuman penyakit, zatzat racun, dan sebagainya.
b. Higiene perusahaan-penisahaan dan lingkungannya perlu memenuhi syaratsyarat kesehatan agar karyawan tidak mudah mengalami bahaya dan beketja dalam suasana yang sehat.
c. Higiene bangunan-bangunan umum, seperti stasiun, pelabuhan, bioskop, sekolah, dan lain-lain harus memenuhi syarat-syarat kesehatan, seperti kebersihan, dun sebagainya.
d. Higiene tempat pemandian umum, harus bersih dan sehat serta aman terhadap penyebaran penyakit menular.
e. Higiene alat-alat pengangkutan umum seperti kereta api, bus, kapal, dan pesawat terbang perlu memenuhi syarat-syarat kesehatan.
f. dan lainnya diatur oleh Menteri Kesehatan.

Dalam Undang-Undang Higiene tahun 1962 ini juga telah dicantumkan sanksi hukum pidana bagi yang melanggarnya berupa pidana kurungan dan atau denda.

Pembahasan II : Undang-undang No. 2 Tahun 1966 tentang Higiene

Dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1966 tentang Higiene dijelaskan istilah higiene digunakan untuk mencakup seluruh usaha manusia ataupun masyarakat yang perlu dijalankan guna mempertaharikan dan memperkembangkan kesejahteraannya di dalam lingkungannya yang bersifat badan dan jiwa ataupun sosial.

Dalam undang-undang ini dicantumkan usaha di bidang higiene dan pelaksanaan usaha tersebut.
Intisari dari ketentuan undang-undang ini adalah:
a. Rakyat harus mengerti dan sadar akan pentingnya keadaan yang sehat, baik kesehatan pribadi, maupun kesehatan masyarakat.
b. Pemerintah hams memberikan pelayanan di bidang kesehatan bagi rakyat.

Pembahasan III : UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009

UU Kesehatan menghimpun semua ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan menjadi satu sehingga dengan demikian tidak tersebar di berapa undang-undang seperti sebelumnya. Kesehatan lingkungan dalam Undang-undang ini termasuk dalam Bab XI dari 22 bab dalam UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009.

Dalam pasal 162 dan 163 ayat 1,2, dan 3 pada Bab XI tentang kesehatan lingkungan, dipaparkan sebagai berikut :

Pasal 162 : Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pasal 163
(1) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan.
(2) Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum.
(3) Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain:
a. limbah cair;
b. limbah padat;
c. limbah gas;
d. sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah;
e. binatang pembawa penyakit;
f. zat kimia yang berbahaya;
g. kebisingan yang melebihi ambang batas;
h. radiasi sinar pengion dan non pengion;
i. air yang tercemar;
j. udara yang tercemar; dan
k. makanan yang terkontaminasi.

Dalam penjelasan ketentuan di atas, dikemukakan bahwa untuk mencapai kesehatan masyarakat yang optimal, perlu ditingkatkan sanitasi lingkungan, baik pada lingkungan tempatnya maupun terhadap wujud atau bentuk substantifnya yang berupa fisik, kimiawi, atau biologik, termasuk perubahan perilaku.

Mengenai tempat umum dimaksud antara lain hotel, pasar, pertokoan, pasar swalayan, mal, dan bioskop. Demikian pula lingkungan kerja, lingkungan pemukiman dan angkutan umum sama raja dengan yang diatur pada undang-undang kesehatan lingkungan/higiene yang lama.

Penyehatan air dan udara untuk meningkatkan kualitas, termasuk penekanan pada masalah polusi. Pengamanan ditujukan untuk limbah padat, cair, dan gas serta pengamanan terhadap limbah yang berasal dari rumah tangga dan industri, begitu pula pengamanan dan penetapan standar penggunaan alat yang menghasilkan radioaktif, gelombang elektromagnetik, listrik tegangan tinggi, sinar infra merah, dan ultra violet. Demikian pula pengamanan terhadap ambang batas bising yang dapat mengganggu kesehatan di pabrik-pabrik serta pengendalian vektor penyakit dari binatang pembawa penyakit seperti serangga dan binatang pengerat.

Adapun ketentuan-ketentuan hukum lebih lanjut dapat disimak pada UU Kesehatan No. 36 Tahun 2006 . Selain itu UU yang diterbitkan pemerintah di atas perlu diketahui dan dipahami oleh kalangan kesehatan terutama yang bertugas dalam bidang kesehatan masyarakat, dokter puskesmas dan para dokter perusahaan agar dapat menunjang dan mengamankan usaha pemerintah meneapai derajat kesehatan yang optimal bagi setiap masyarakat.

Daftar Pustaka
Etika kedokteran dan hukum kesehatan ed 4 Oleh Prof. dr. M. Jusuf Hanafiah, Sp.OG(K) & Prof. dr. Amri Amir, Sp.F(K), SH
http://www.gudangmateri.com/2010/11/uu-kesehatan-no-36-tahun-2009.html diakses tanggal : 1 Juli 2011

Pengertian Rumah Sehat dan Higiene

2011-07-01T09:29:00.006+08:00

Kesadaran akan kesehatan utamanya kesehatan lingkungan telah menjadi perhatian utama dalam beberapa dekade ini. Tuntutan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang sehat dan higiene bermula dari kebijakan pemerintah di daerah Amerika dan Eropa. Mereka memandang kesehatan lingkungan tersebut menjadi hal yang prioritas ditengah kemajuan era sekarang ini.

Akhirnya Indonesia-pun memperhatikan permasalahan kesehatan lingkungan ini ditandai dengan pembuat UU No. 2 Tahun 1966 tentang Higiene. Oleh karena itu untuk menciptakan kondisi kesehatan lingkungan yang optimal, ada baiknya kita mengenal apa itu Rumah Sehat dan masalah Higienitas.

Pembahasan I : Higienitas dan Standar Higiene

Kata `higiene’ berasal dari bahasa Yunani yang berarti perawatan dan pemeliharaan kesehatan. Bahan makanan yang diolah tanpa prinsip higiene dapat mengakibatkan penyakit. Badan manusia merupakan tempat yang sangat menguntungkan bagi tumbuhnya berbagai macam kuman. Kuman tersebut berkembang cepat di lingkungan yang hangat seperti kulit, apalagi jika orang berkeringat, ia ‘menyediakan’ zat dan air bergizi bagi kuman.

Pengalih kuman yang utama adalah tangan. Oleh karena itu, penting sekali mencuci tangan dengan sabun sebelum mulai bekerja dengan bahan pangan dan sesudah memakai kamar mandi atau toilet. Tidak hanya mencuci tangan yang penting, tetapi juga cara mengeringkan tangan merupakan hal yang sangat penting. Kain dan handuk yang biasanya digunakan untuk mengelap tangan merupakan pengumpul dan pengalih kuman yang berbahaya. Oleh karena itu, handuk dan kain yang digunakan untuk mengelap tangan, balk di dapur maupun kamar mandi/toilet harus sering diganti dan dicuci.

Maka dari itu persoalan Higienitas merupakan persoalan yang menjadi kegiatan sehari - hari kita, dimana kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dari permasalahan yang akan timbul dari ketidakperdulian kita terhadap kebersihan tersebut.

Pembahasan II : Rumah Sehat

Untuk mendukung keberhasilan mewujudkan kesehatan lingkungan, menciptakan rumah sehat merupakan salah satu pilar pendukung keberhasilannya. Hal ini didorong juga dengan kemajuan yang pesat di bidang teknologi dan ilmu kesehatan yang tentunya memberikan pengertian dan kesadaran kepada manusia bahwa perumahan yang tidak sehat (poor housing) adalah penyebab rendahnya taraf kesehatan jasmani dan rohani.

Maka untuk memperbaiki keadaan ini dan meningkatkan taraf kesehatan, pembangunan gedung-gedung dan perumahan memerlukan perencanaan yang memenuhi persyaratan teknis konstruksi, ditambahlagi perhatian khusus diberikan kepada persyaratan kesehatan. Dimana persyaratan kedua ini dikenal sebagai higiene bangunan. Tujuannya, agar gedung atau perumahan tersebut dapat memenuhi kebutuhan akan kondisi tempat tinggal yang sehat (healthy) dan menyenangkan (comfortable), yang dikenal secara umum sebagai “rumah sehat”.

WHO (World Health Organization) mendefinisikan pengertian “sehat” yang lebih terperinci sebagai keadaan kesehatan jasmani, rohani, dan sosial yang baik dan lengkap, bukan hanya berarti terhindar dari penyakit atau kelemahan (Health is a state of complete physical, mental and social wellbeing, not merely the absence of disease or infirmity). Untuk menetapkan kondisi perumahan yang sesuai dengan kriteria sehat tersebut, The American Public Health Association telah meneliti dan merumuskan empat fungsi pokok rumah sebagai tempat tinggal yang sehat bagi setiap manusia dan keluarganya selama masa hidupnya.

Keempat fungsi pokok itu ialah:
- untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani manusia yang pokok (the satisfaction of fundamental physiological needs);
- untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rohani manusia yang pokok (the satisfaction of fundamental psychological needs);
- tempat perlindungan terhadap penularan penyakit menular (protection against communicable diseases);
- tempat perlindungan terhadap gangguan ataupun kecelakaan (protection against accidents).
(Sumber: Basic Principles of Healthful Housing)

Dalam pengertian rumah sebagai tempat tinggal yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani manusia maka rumah harus dapat memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Dapat memberikan perlindungan terhadap gangguan-gangguan cuaca atau keadaan iklim yang kurang sesuai dengan kondisi hidup manusia, misalnya: panas, dingin, angin, hujan, dan udara yang lembap.
2. Dapat memenuhi kebutuhan penghuninva untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan rumah tangga yang lazim, antara lain:
- kegiatan kerja yang ringan, misalnya memasak, menjahit, belajar, dan menulis.
- berkumpul bersama seluruh keluarga atau mengadakan pertemuan dengan tamu (human relation).
- kegiatan rutin untuk memenuhi kebutuhan kesehatan jasmani bagi kelangsungan hidup, antara lain mandi, makan, dan tidur.
3. Dapat digunakan sebagai tempat istirahat yang tenang sewaktu lelah atau sakit.
Dalam pengertian rumah sebagai tempat tinggal yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan rohani manusia, rumah harus berfungsi sebagai tempat yang dapat memberikan perasaan aman dan tenteram bagi seluruh keluarga. Dengan demikian, seluruh anggota keluarga merasa kerasan berkumpul dan hidup bersama, belajar saling menghargai, dan masing-masing dapat mengembangkan sifat dan kepribadian yang sehat.

Dalam pengertian rumah sebagai susunan ruang kediaman yang tertutup/terpisah dari pengaruh langsung lingkungan luar, rumah harus dapat menjauhkan manusia dari gangguan kesehatan yang disebabkan epidemi penyakit menular. Misalnya, penyakit tifus, kolera, dan disentri. Selain itu, rumah juga harus dapat memberikan cukup perlindungan terhadap gangguan keamanan karena kejahatan atau kerusuhan, misalnya pencurian dan perampokan.

Daftar Pustaka
Rencana Rumah Sehat Oleh IR. Rudy Gunawan
Pangan, Papan, Dan Kebun Berguna Oleh Petra Widmer

Berbagai Teori Model Atom

2011-06-30T21:17:00.011+08:00

Dalam memahami teori model atom tentunya kita tidak hanya berpatokan pada satu teori semata, melainkan kita harus mengkomparasikan atau membandingkannya dengan teori sejenis. Maka dari itu, pembahasan kali ini akan membicarakan berbagai teori model atom, dari model atom modern, model atom dalton, model atom thomson, model atom rutherford, dan model atom bohr.

Model Atom Modern

Model atom mekanika kuantum dikembangkan oleh Erwin Schrodinger (1926).Sebelum Erwin Schrodinger, seorang ahli dari Jerman Werner Heisenberg mengembangkan teori mekanika kuantum yang dikenal dengan prinsip ketidakpastian yaitu “Tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada saat bersamaan, yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom”.

Daerah ruang di sekitar inti dengan kebolehjadian untuk mendapatkan elektron disebut orbital. Bentuk dan tingkat energi orbital dirumuskan oleh Erwin Schrodinger.Erwin Schrodinger memecahkan suatu persamaan untuk mendapatkan fungsi gelombang untuk menggambarkan batas kemungkinan ditemukannya elektron dalam tiga dimensi.

Persamaan Schrodinger

Model atom dengan orbital lintasan elektron ini disebut model atom modern atau model atom mekanika kuantum yang berlaku sampai saat ini, seperti terlihat pada gambar berikut ini:

Gambar diatas merupakan model atom mutakhir atau model atom mekanika gelombang yang menggambarkan bahwa awan elektron disekitar inti menunjukan tempat kebolehjadian elektron. Orbital menggambarkan tingkat energi elektron. Orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama atau hampir sama akan membentuk sub kulit. Beberapa sub kulit bergabung membentuk kulit.Dengan demikian kulit terdiri dari beberapa sub kulit dan subkulit terdiri dari beberapa orbital. Walaupun posisi kulitnya sama tetapi posisi orbitalnya belum tentu sama.

Ciri Khas Atom Mekanika Gelombang

Gerakan elektron memiliki sifat gelombang, sehingga lintasannya (orbitnya) tidak stasioner seperti model Bohr, tetapi mengikuti penyelesaian kuadrat fungsi gelombang yang disebut orbital (bentuk tiga dimensi darikebolehjadian paling besar ditemukannya elektron dengan keadaan tertentu dalam suatu atom)
Bentuk dan ukuran orbital bergantung pada harga dari ketiga bilangan kuantumnya. (Elektron yang menempati orbital dinyatakan dalam bilangan kuantum tersebut)

Posisi elektron sejauh 0,529 Amstrong dari inti H menurut Bohr bukannya sesuatu yang pasti, tetapi bolehjadi merupakan peluang terbesar ditemukannya elektron

Percobaan Chadwick

Kelemahan Model Atom Modern

Persamaan gelombang Schrodinger hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak dan atom dengan elektron tunggal

Model Atom Dalton

Pada tahun 1803, John Dalton mengemukakan mengemukakan pendapatnaya tentang atom. Teori atom Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum kekekalan massa (hukum Lavoisier) dan hukum susunan tetap (hukum prouts).

Lavosier mennyatakan bahwa "Massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat-zat hasil reaksi". Sedangkan Prouts menyatakan bahwa "Perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa selalu tetap". Dari kedua hukum tersebut Dalton mengemukakan pendapatnya tentang atom yakni : "Atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi".

Atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil, suatu unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda. Atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Misalnya air terdiri atom-atom hidrogen dan atom-atom oksigen. Reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan atau penyusunan kembali dari atom-atom, sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan.

Hipotesa Dalton digambarkan dengan model atom sebagai bola pejal seperti pada tolak peluru. Dalam studi Fisika kita mengenal Teori Atom Dalton yang menyatakan bahwa : "Atom adalah partikel terkecil dan tidak dapat dibagi lagi"

Percobaan Lavoisier

Mula-mula tinggi cairan merkuri dalam wadah yang berisi udara adalah A, tetapi setelah beberapa hari merkuri naik ke B dan ketinggian ini tetap. Beda tinggi A dan B menyatakan volume udara yang digunakan oleh merkuri dalam pembentukan bubuk merah (merkuri oksida). Untuk menguji fakta ini, Lavoisier mengumpulkan merkuri oksida, kemudian dipanaskan lagi. Bubuk merah ini akan terurai menjadi cairan merkuri dan sejumlah volume gas (oksigen) yang jumlahnya sama dengan udara yang dibutuhkan dalam percobaan pertama.

Percobaan Joseph Pruost pada tahun 1799 Proust menemukan bahwa senyawa tembaga karbonat baik yang dihasilkan melalui sintesis di laboratorium maupun yang diperoleh di alam memiliki susunan yang tetap. Hal ini didasarkan pada hasil pengamatan berikut :

Kelebihan dan Kelemahan Teori Atom Dalton

+ Mulai membangkitkan minat terhadap penelitian mengenai model atom
- Teori atom Dalton tidak dapat menerangkan suatu larutan dapat menghantarkan arus - listrik. Bagaimana mungkin bola pejal dapat menghantarkan arus listrik? padahal listrik adalah elektron yang bergerak. Berarti ada partikel lain yang dapat menghantarkan arus listrik.

Model Atom Thomson

Berdasarkan penemuan tabung katode yang lebih baik oleh William Crookers, maka J.J. Thomson meneliti lebih lanjut tentang sinar katode dan dapat dipastikan bahwa sinar katode merupakan partikel, sebab dapat memutar baling-baling yang diletakkan diantara katode dan anode. Dari hasil percobaan ini, Thomson menyatakan bahwa sinar katode merupakan partikel penyusun atom (partikel subatom) yang bermuatan negatif dan selanjutnya disebut elektron.

Atom merupakan partikel yang bersifat netral, oleh karena elektron bermuatan negatif, maka harus ada partikel lain yang bermuatan positifuntuk menetrallkan muatan negatif elektron tersebut. Dari penemuannya tersebut, Thomson memperbaiki kelemahan dari teori atom dalton dan mengemukakan teori atomnya yang dikenal sebagai Teori Atom Thomson.Yang menyatakan bahwa: "Atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan didalamya tersebar muatan negatif elektron"

Model atomini dapat digambarkan sebagai jambu biji yang sudah dikelupas kulitnya. biji jambu menggambarkan elektron yang tersebar marata dalam bola daging jambu yang pejal, yang pada model atom Thomson dianalogikan sebagai bola positif yang pejal.

Percobaan Sinar Katode

Kelebihan dan Kelemahan Model Atom Thomson

+ Membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Berarti atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur.
- Model Thomson ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut.

Model Atom Rutherford

Rutherford bersama dua orang muridnya (Hans Geigerdan Erners Masreden)melakukan percobaan yang dikenal dengan hamburan sinar alfa (λ) terhadap lempeng tipis emas. Sebelumya telah ditemukan adanya partikel alfa, yaitu partikel yang bermuatan positif dan bergerak lurus, berdaya tembus besar sehingga dapat menembus lembaran tipis kertas.

Percobaan tersebut sebenarnya bertujuan untuk menguji pendapat Thomson, yakni apakah atom itu betul-betul merupakan bola pejal yang positif yang bila dikenai partikel alfa akan dipantulkan atau dibelokkan. Dari pengamatan mereka, didapatkan fakta bahwa apabila partikel alfa ditembakkan pada lempeng emas yang sangat tipis, maka sebagian besar partikel alfa diteruskan (ada penyimpangan sudut kurang dari 1°), tetapi dari pengamatan Marsden diperoleh fakta bahwa satu diantara 20.000 partikel alfa akan membelok sudut 90° bahkan lebih.

Berdasarkan gejala-gejala yang terjadi, diperoleh beberapa kesimpulan beberapa berikut:
"Atom bukan merupakan bola pejal, karena hampir semua partikel alfa diteruskan
Jika lempeng emas tersebut dianggap sebagai satu lapisanatom-atom emas, maka didalam atom emas terdapat partikel yang sangat kecil yang bermuatan positif."

Partikel tersebut merupakan partikelyang menyusun suatu inti atom, berdasarkan fakta bahwa 1 dari 20.000 partikel alfa akan dibelokkan. Bila perbandingan 1:20.000 merupakan perbandingan diameter, maka didapatkan ukuran inti atom kira-kira 10.000 lebih kecil daripada ukuran atom keseluruhan.

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari percobaan tersebut, Rutherford mengusulkan model atom yang dikenal dengan Model Atom Rutherford yang menyatakan bahwa Atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif, dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Rutherford menduga bahwa didalam inti atom terdapat partikel netral yang berfungsi mengikat partikel-partikel positif agar tidak saling tolak menolak.

Percobaan Rutherford

Kelebihan dan Kelemahan Model Atom Rutherford

+ Membuat hipotesa bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti.
- Tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Berdasarkan teori fisika, gerakan elektron mengitari inti ini disertai pemancaran energi sehingga lama - kelamaan energi elektron akan berkurang dan lintasannya makin lama akan mendekati inti dan jatuh ke dalam inti Ambilah seutas tali dan salah satu ujungnya Anda ikatkan sepotong kayu sedangkan ujung yang lain Anda pegang. Putarkan tali tersebut di atas kepala Anda. Apa yang terjadi? Benar. Lama kelamaan putarannya akan pelan dan akan mengenai kepala Anda karena putarannya lemah dan Anda pegal memegang tali tersebut. Karena Rutherford adalah telah dikenalkan lintasan/kedudukan elektron yang nanti disebut dengan kulit.

Model Atom Bohr

Pada tahun 1913, pakar fisika Denmark bernama Neils Bohr memperbaiki kegagalan atom Rutherford melalui percobaannya tentang spektrum atom hidrogen. Percobaannya ini berhasil memberikan gambaran keadaan elektron dalam menempati daerah disekitar inti atom. Penjelasan Bohr tentang atom hidrogen melibatkan gabungan antara teori klasik dari Rutherford dan teori kuantum dari Planck, diungkapkan dengan empat postulat, sebagai berikut:

Hanya ada seperangkat orbit tertentu yang diperbolehkan bagi satu elektron dalam atom hidrogen. Orbit ini dikenal sebagai keadaan gerak stasioner (menetap) elektron dan merupakan lintasan melingkar disekeliling inti.

Selama elektron berada dalam lintasan stasioner, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi dalam bentuk radiasi yang dipancarkan maupun diserap.

Elektron hanya dapat berpindah dari satu lintasan stasioner ke lintasan stasioner lain. Pada peralihan ini, sejumlah energi tertentu terlibat, besarnya sesuai dengan persamaan planck, ΔE = hv.

Lintasan stasioner yang dibolehkan memilki besaran dengan sifat-sifat tertentu, terutama sifat yang disebut momentum sudut. Besarnya momentum sudut merupakan kelipatan dari h/2∏ atau nh/2∏, dengan n adalah bilangan bulat dan h tetapan planck.

Menurut model atom bohr, elektron-elektron mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut kulit elektron atau tingkat energi. Tingkat energi paling rendah adalah kulit elektron yang terletak paling dalam, semakin keluar semakin besar nomor kulitnya dan semakin tinggi tingkat energinya.

Percobaan Bohr

Kelebihan dan Kelemahan Teori Atom Bohr

+ Atom Bohr menyatakan bahwa atom terdiri dari beberapa kulit untuk tempat berpindahnya elektron.
- Model atom ini adalah tidak dapat menjelaskan efek Zeeman dan efek Strack

Pengertian Foto

2011-06-30T15:58:00.002+08:00

Foto merupakan istilah lain dari potret. Secara pengertian

foto adalah gambar yang dibuat dengan kamera dan peralatan fotografi lainnya. Selain itu foto dan potret juga sering digunakan sebagai kiasan. Misalnya: “Foto/potret masa silam itu sering muncul kembali dalam benaknya”. Dalam hal ini, foto/ potret berarti bayangan, gambaran, atau kenangan.

Selain definisi diatas dan makna kiasan yang dapat dikiaskan dengan kata foto. Secara kategorisasi foto juga harus dibedakan menjadi beraga. Kategorisasi ini bertujuan untuk memudahkan pembuatan dan pemanfaatannya, sesuai dengan standar kualitas bagi masing-masing keperluan. Ada banyak sekali kategori foto, antara lain: foto keluarga, foto dokumentasi, foto resmi, foto salon, foto seni, foto kriminal, foto porno, foto kedokteran (foto sinar X/rontgen), foto infra merah, foto bawah taut, foto satelit, foto udara, foto mikro, foto jurnalistik, dan lain-lain.

Selain itu, ada pula kategori foto berdasarkan ukuran. Misalnya pas foto, foto seluruh badan, foto KTP, paspor, foto postcard, dan lain-lain. Ada pula pembedaan sesuai dengan jenis kameranya. Misalnya foto analog (dengan film) dan foto digital.

Referensi Pustaka
Panduan lengkap menulis artikel, feature dan esai:modul dasar pelatihan jurnalistik bagi pemula dilengkapi dengan aneka contoh tulisan.

UU Kewarganegaraan RI No. 12 Tahun 2006

2011-06-30T14:56:00.027+08:00

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin potensi, harkat, dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia;
b. bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin
pelaksanaannya;
c. bahwa Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976
tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga harus dicabut dan diganti dengan yang baru;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia;

Mengingat :
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.
3. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.
4. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
5. Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia.
6. Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.
7. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Konsulat Republik Indonesia, atau Perutusan Tetap
Republik Indonesia.

Pasal 2
Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Pasal 3
Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang- Undang ini.

BAB II
WARGA NEGARA INDONESIA

Pasal 4
Warga Negara Indonesia adalah:
a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundangundangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-
Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak
memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan
itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak
tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Pasal 5
(1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya
yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
(2) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap
diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Pasal 6
(1) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat
anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.
(2) Pe rnyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.
(3) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia
18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Pasal 7
Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing.

BAB III
SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 8
Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan.

Pasal 9
Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
b. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima ) tahun berturut-turut atau paling singkat
10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
f. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
g. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
h. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Pasal 10
(1) Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Presiden melalui
Menteri.
(2) Berkas permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat.

Pasal 11
Menteri meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak
tanggal permohonan diterima.

Pasal 12
(1) Permohonan pewarganegaraan dikenai biaya.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13
(1) Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan.
(2) Pengabulan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
(3) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan
kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.
(4) Penolakan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan
paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri.

Pasal 14
(1) Keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan pewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau
menyatakan janji setia.
(2) Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon, Pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan
janji setia.
(3) Dalam hal setelah dipanggil secara tertulis oleh Pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata pemohon
tidak hadir tanpa alasan yang sah, Keputusan Presiden tersebut batal demi hukum.
(4) Dalam hal pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai akibat kelalaian Pejabat, pemohon
dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan Pejabat lain yang ditunjuk Menteri.

Pasal 15
(1) Pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan di hadapan Pejabat.
(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.
(3) Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia kepada Menteri.

Pasal 16
Sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) adalah:
Yang mengucapkan sumpah, lafal sumpahnya sebagai berikut:
Demi Allah/demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan
Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.

Yang menyatakan janji setia, lafal janji setianya sebagai berikut:
Saya berjanji melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.

Pasal 17
Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam
waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.

Pasal 18
(1) Salinan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia
dari Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) menjadi bukti sah Kewarganegaraan Republik Indonesia seseorang yang memperoleh kewarganegaraan.
(2) Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 19
(1) Warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan
menjadi warga negara di hadapan Pejabat.
(2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling
singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan
berkewarganegaraan ganda.
(3) Dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diakibatkan oleh kewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat diberi izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan Peraturan Menteri.

Pasal 20
Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.

Pasal 21
(1) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang
memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia.
(2) Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.
(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperoleh kewarganegaraan ganda, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu
kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengajukan dan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV
KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 23
Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:
a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat
tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
e. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
f. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
g. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
i. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan
dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun
berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah
memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pasal 24
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d tidak berlaku bagi mereka yang mengikuti program pendidikan di negara lain yang mengharuskan mengikuti wajib militer.

Pasal 25
(1) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan
ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
(2) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
(3) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku
terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
(4) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berakibat anak berkewarganegaraan
ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 26
(1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat
perkawinan tersebut.
(2) Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat
perkawinan tersebut.
(3) Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan
surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki
tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.
(4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.

Pasal 27
Kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami.

Pasal 28
Setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya.

Pasal 29
Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 30
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara kehilangan dan pembatalan kewarganegaraan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB V
SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 31
Seseorang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui prosedur pewarganegaraan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 dan Pasal 22.

Pasal 32
(1) Warga Negara Indonesia yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i, dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17.
(2) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, permohonan disampaikan melalui Perwakilan
Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
(3) Permohonan untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan kewarganegaraannya akibat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) sejak putusnya perkawinan.
(4) Kepala Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri dalam waktu paling lama 14(empat belas) hari setelah menerima permohonan.

Pasal 33
Persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan oleh Menteri atau Pejabat terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

Pasal 34
Menteri mengumumkan nama orang yang memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 35
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36
(1) Pejabat yang karena kelalaiannya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini sehingga mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan/atau kehilangan Kewarganegaraan Republik
Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 37
(1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat
atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat
atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling
sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 38
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan korporasi, pengenaan pidana dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurus yang
bertindak untuk dan atas nama korporasi.
(2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dicabut izin usahanya.
(3) Pengurus korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling
sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39
(1) Permohonan pewarganegaraan, pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, atau permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diajukan kepada Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dan telah diproses tetapi belum selesai, tetap diselesaikan berdasarkan Undang- Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
(2) Apabila permohonan atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diproses tetapi belum selesai pada saat peraturan pelaksanaan Undang-Undang
ini ditetapkan, permohonan atau pernyataan tersebut diselesaikan menurut ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 40
Permohonan pewarganegaraan, pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, atau permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diajukan kepada Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dan belum diproses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 41
Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-
Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 42
Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia dan telah kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum Undang-Undang ini diundangkan dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan
mendaftarkan diri di Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan
kewarganegaraan ganda.

Pasal 43
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diatur dengan Peraturan Menteri yang harus ditetapkan paling
lambat 3 (tiga) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang
Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3077) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
b. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45
Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang- Undang ini diundangkan.

Pasal 46
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

ttd

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
HAMID AWALUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 63
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Deputi Mensesneg Bidang Perundang-undangan,
Abdul Wahid
ttd

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

2011-06-29T02:39:00.003+08:00

Indonesia sekarang tentunya tidak sama lagi dengan Indonesia beberapa tahun lalu, begitu juga sistem yang selama ini kita anut yakni sistem Demokrasi. Namun seiring perkembangan, maka kita juga perlu memantau pelaksanaan demokrasi di Indonesia tersebut.

Hal ini didasari atas urgenitas sebuah demokrasi, sebagai bentuk riil dari proses demokrasi yang berjalan selama ini adalah keterlibatan dan peran serta rakyat Indonesia dalam melaksanakan Pemilihan Umum baik yang dilaksakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sebuah awal bagi pelaksanaan sistem Demokrasi yang baik ialah melibatkan rakyat dalam proses pelaksanaannya. Seperti contoh Pemilu tersebut, di awal - awal Indonesia pasca-Kemerdekaan pun Indonesia masih mencari formulasi yang tepat untuk menjalankan metode sukses pemerintahan yang efektif , yang diwujudkan pada tahun 2004 dengan pemilihan umum langsung.

Proses demokrasi yang semakin baik itu akhirnya dilanjutkan melalui Pemilu Langsung di berbagai daerah di Indonesia mulai bulan Juni 2005 lalu di 226 daerah meliputi 11 propinsi serta 215 kabupaten dan kota, diadakan Pilkada untuk memilih para pemimpin daerahnya. Sehingga warga dapat menentukan peminpin daerahnya menurut hati nuraninya sendiri.

Sebelum masuk lebih jauh dalam pembahasan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, kita perlu memahami pengertian - pengertian Demokrasi menurut para ahli :

Menurut Internasional Commision of Jurits // Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyar dimana kekuasaan tertinggi ditangan rakyat dan di jalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan yang bebas. Jadi, yang di utamakan dalam pemerintahan demokrasi adalah rakyat.

Menurut Lincoln // Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by the people, and for the people).

Menurut C.F Strong // Suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintahan akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu.

Selain memahami pengertian Demokrasi, perlu kiranya kita kembali menilik sejarah dari demokrasi itu sendiri. Dimana awal dari Istilah demokrasi berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Kata ‘demokrasi’ berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersa-maan dengan perkembangan ‘sistem demokrasi’ di banyak negara. Demokrasi berkembang menjadi sebuah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedau-latan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain.

Pembahasan I : Demokrasi Di Indonesia Saat Ini

Demokrasi Indonesia pasca kolonial, kita mendapati peran demokrasi yang makin luas. Di zaman Soekarno, kita mengenal beberapa model demokrasi. Partai-partai Nasionalis, Komunis bahkan Islamis hampir semua mengatakan bahwa demokrasi itu adalah sesuatu yang ideal. Bahkan bagi mereka, demokrasi bukan hanya merupakan sarana, tetapi demokrasi akan mencapai sesuatu yang ideal. Bebas dari penjajahan dan mencapai kemerdekaan adalah tujuan saat itu, yaitu mencapai sebuah demokrasi. Oleh karena itu, orang makin menyukai demokrasi.

Demokrasi yang berjalan di Indonesia saat ini dapat dikatakan adalah Demokrasi Liberal. Dalam sistem Pemilu mengindikasi sistem demokrasi liberal di Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Pemilu multi partai yang diikuti oleh sangat banyak partai. Paling sedikit sejak reformasi, Pemilu diikuti oleh 24 partai (Pemilu 2004), paling banyak 48 Partai (Pemilu 1999). Pemilu bebas berdiri sesuka hati, asal memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan KPU. Kalau semua partai diijinkan ikut Pemilu, bisa muncul ratusan sampai ribuan partai.

2. Pemilu selain memilih anggota dewan (DPR/DPRD), juga memilih anggota DPD (senat). Selain anggota DPD ini nyaris tidak ada guna dan kerjanya, hal itu juga mencontoh sistem di Amerika yang mengenal kedudukan para anggota senat (senator).

3. Pemilihan Presiden secara langsung sejak 2004. Bukan hanya sosok presiden, tetapi juga wakil presidennya. Untuk Pilpres ini, mekanisme nyaris serupa dengan pemilu partai, hanya obyek yang dipilih berupa pasangan calon. Kadang, kalau dalam sekali Pilpres tidak diperoleh pemenang mutlak, dilakukan pemilu putaran kedua, untuk mendapatkan legitimasi suara yang kuat.

4. Pemilihan pejabat-pejabat birokrasi secara langsung (Pilkada), yaitu pilkada gubernur, walikota, dan bupati. Lagi-lagi polanya persis seperti pemilu Partai atau pemilu Presiden. Hanya sosok yang dipilih dan level jabatannya berbeda. Disana ada penjaringan calon, kampanye, proses pemilihan, dsb.

5. Adanya badan khusus penyelenggara Pemilu, yaitu KPU sebagai panitia, dan Panwaslu sebagai pengawas proses pemilu. Belum lagi tim pengamat independen yang dibentuk secara swadaya. Disini dibutuhkan birokrasi tersendiri untuk menyelenggarakan Pemilu, meskipun pada dasarnya birokrasi itu masih bergantung kepada Pemerintah juga.

6. Adanya lembaga surve, lembaga pooling, lembaga riset, dll. yang aktif melakukan riset seputar perilaku pemilih atau calon pemilih dalam Pemilu. Termasuk adanya media-media yang aktif melakukan pemantauan proses pemilu, pra pelaksanaan, saat pelaksanaan, maupun paca pelaksanaan.

7. Demokrasi di Indonesia amat sangat membutuhkan modal (duit). Banyak sekali biaya yang dibutuhkan untuk memenangkan Pemilu. Konsekuensinya, pihak-pihak yang berkantong tebal, mereka lebih berpeluang memenangkan Pemilu, daripada orang-orang idealis, tetapi miskin harta.Akhirnya, hitam-putihnya politik tergantung kepada tebal-tipisnya kantong para politisi.

Semua ini dan indikasi-indikasi lainnya telah terlembagakan secara kuat dengan payung UU Politik yang direvisi setiap 5 tahunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem demikian telah menjadi realitas politik legal dan memiliki posisi sangat kuat dalam kehidupan politik nasional.

Pesta demokrasi yang kita gelar setiap 5 tahun ini haruslah memiliki visi kedepan yang jelas untuk membawa perubahan yang fundamental bagi bangsa Indonesia yang kita cintai ini, baik dari segi perekonomian, pertahanan, dan persaiangan tingkat global.

Oleh karena itu, sinkronisasi antara demokrasi dengan pembangunan nasional haruslah sejalan bukan malah sebaliknya demokrasi yang ditegakkan hanya merupakan untuk pemenuhan kepentingan partai dan sekelompok tertentu saja. Jadi, demokrasi yang kita terapkan sekarang haruslah mengacu pada sendi-sendi bangsa Indonesia yang berdasarkan filsafah bangsa yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Kesimpulan

Dari pengalaman masa lalu bangsa kita, kelihatan bahwa demokrasi belum membudaya. Kita memang telah menganut demokrsai dan bahkan telah di praktekan baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan bebangsa dan bernegara.

Akan tetapi, kita belum membudanyakannya. Membudaya berarti telah menjadi kebiasaan yang mendarah daging. Mengatakan “Demokrasi telah menjadi budaya” berarti penghayatan nilai-nilai demokrasi telah menjadi kebiasaan yang mendarah daging di antara warga negara.

Dengan kata lain, demokrasi telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan dari kehidupanya. Seluruh kehidupanya diwarnai oleh nilai-nilai demokrasi.Namun, itu belum terjadi. Di media massa kita sering mendengar betapa sering warga negara, bahkan pemerintah itu sendiri, melanggar nilai-nilai demokrasi.

Orang-orang kurang menghargai kebabasan orang lain, kurang menghargai perbedaan, supremasi hukum kurang ditegakan, kesamaan kurang di praktekan, partisipasi warga negara atau orang perorang baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan pilitik belum maksimal, musyawarah kurang dipakai sebagai cara untuk merencanakan suatu program atau mengatasi suatu masalah bersama, dan seterusnya. Bahkan dalam keluarga dan masyarakat kita sendiri, nilai-nilai demokrasi itu kurang di praktekan.

Referensi

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi. tanggal 21 April 2009 pukul. 19.20 WIB
Dahlan, Saronji, , S.Pd, M.Pd. Pendidikan Kewarganegaraan,Yogyakarta,2003
Alfian dan Oetojo Oesman, Demokrasi Indonesia, Jakarta,2002
Wijianti, S.Pd. dan Aminah Y., Siti, S.Pd “ Kewarganegaraan (Citizenship)”. Jakarta,2006
http://dondsor.blogster.com/demokrasi_dan_Konstitusi.html. tanggal 21 April 2009 pukul 19.20 WIB

Konsep dan Asas Kewarganegaraan

2011-06-29T01:55:00.000+08:00

Sebagai warga negara yang baik, tentunya kita perlu mengenal konsep dan asas kewarganegaraan kita. Tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai konsep, asas, unsur, dan karakteristik kewarganegaraan. Selain itu, disini juga akan membahas mengenai hak dan kewajiban seorang warga negara.

Pembahasan I : Konsep Dasar Tentang Warga Negara

Dalam pengertian Warga negara diartikan dengan orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara serta mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu negara, yakni peserta dari suatu perssekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama.

Dahulu istilah warga negara seringkali disebut hamba atau kawula negara yang dalam bahasa inggris (object) berarti orang yang memiliki dan mengabdi kepada pemiliknya.
AS Hikam mendifinisikan bahwa warga negara yang merupakan terjemahan dari citizenship adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri.

Sedangkan Koerniatmanto S, mendefinisikan warga negara dengan anggota negara. Sebagai anggota negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya.Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya.

Dalam konteks Indonesia, istilah warga negara (sesuai dengan UUD 1945 pasal 26) dikhususkan untuk bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Dalam pasal 1 UU No. 22/1958 bahwa warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan/atau perjanjian-perjanjian dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia.

Pembahasan II : Asas Kewarganegaraan

Asas kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam negara tersebut. Dalam menerapkan asas kewarganegaraan dikenal dua pedoman penetapan, yaitu:

1). Asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dijumpai dua bentuk asas yaitu, ius soli dan ius sanguinis. Dalam bahasa Latin ius berarti hukum, dalih atau pedoman, soli berasal dari kata solum yang berartinegeri, tanah atau daerah dan sanguinis yang berarti darah. Dengan demikian, ius soli berarti pedoman kewarganegaraan yang berdasarkan tempat atau daerah kelahiran,sedangkan ius sanguinis adalah pedoman kewarganegaraan berdasarkan darah atau keturunan.

2). Asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan yang dapat dilihat dari sisi perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat.Asas kesatuan hukum berdasarkan pada paradigma bahwa suami- isteri ataupun ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang meniscayakan suasana sejahtera, sehat dan tidak terpecah dalam suatu kesatuan yang bulat,sehingga perlu adanya kesamaan pemahaman dan komitmen menjalankan kebersamaan atas dasar hukum yang sama dan meniscayakan kewarganegaraan yang sama pula. Sedangkan dalam asas persamaan derajat ditentukan bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masingpihak. Mereka tetap memiliki status kewarganegaraan sendiri sama halnya ketika mereka belum diikatkan menjadi suami istri. Asas ini dapat menghindari terjadinya penyeludupan hukum sehingga banyak negara yang menggunakan asas persamaan derajat dalam peraturan kewarganegaraan .

Pembahasan III : Unsur-Unsur Yang Menentukan Kewarganegaraan

Dalam menentukan kewarganegaraan setiap negara memberlakukan aturan yang berbeda, namun secara umum terdapat tiga unsur yang seringkali digunakan oleh negara - negara di dunia, antara lain :

1.Unsur Darah Keturunan (Ius Sanguinis)
Kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkannya menentukan kewarganegaraan seseorang, prinsip ini berlaku diantaranya di Inggris, Amerika, Perancis, Jepang, dan Indonesia.

2. Unsur Daerah Tempat Kelahiran (Ius Soli)
Daerah tempat seseorang dilahirkan menentukan kewarganegaraan,prinsip ini berlaku di Amerika, Inggris, Perancis, dan Indonesia, terkecuali di Jepang.

3.Unsur Pewarganegaraan ( Naturalisasi)
Syarat-syarat atau prosedur pewarganegaraan disesuaikan menurut kebutuhan yang dibawakan oleh kondisi dan situasi negara masing-masing.

Dalam pewarganegaraan ini ada yang aktif ada pula yang pasif. Dalam pewarganegaraan aktif, seseorang dapa menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara. Sedangkan dalam pewarganegaraan pasif,seseorang yang tidak mau dijadikan warga negara suatu negara, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak repuidasi yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan tersebut.

Pembicaraan status kewarganegaraan seseorang dalam sebuah negara ada yang dikenal dengan apatride untuk orang-orang yang tidak mempunyai status kewarganegaraan, bipatride untuk orang- orang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap/dwi-kewarganegaraan, dan multipatride untuk menyebutkan status kewarganegaraan seseorang yang memiliki dua atau lebih status kewarganegaraan.

Pembahasan IV : Karakteristik Warga Negara Yang Demokrat

Untuk membangun suatu tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadaban, maka setiap warga negara yang disebut sebagai demokrat,yakni antara lain sebagai berikut:

1. rasa hormat dan tanggung jawab
2. bersikap kritis
3. membuka diskusi dan dialog
4. bersikap terbuka
5. rasional
6. adil
7. jujur

Beberapa karakteristik warga negara yang demokrat tersebut, merupakan sikap dan sifat yang seharusnya melekat pada seorang warga negara. Hal ini akan menampilkan sosok warga negara yang otonom yang mempunyai karakteristik lanjutan sebagai berikut:

1. memiliki kemandirian
2. memiliki tanggung jawab pribadi, politik dan ekonomi sebagai warga negara
3. menghargai martabat manusia dan kehormatan pribadi
4. berpartisipasi dalam urusan kemasyarakatan denganpikiran dan sikap yang santun.
5. mendorong berfungsinya demokrasi konstitusional yang sehat.

Pada umumnya ada dua kelompok warga negara dalam suatu negara, yakni warga negara yang memperoleh status kewarganegaraan melalui stelsel pasif/operation of law dan melalui stesel aktif/by registration.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 62/1958 bahwa ada tujuh cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia , yaitu karena kelahiran, pengangkatan, dikabulkannya permohonannya, pewarganegaraan , turut ayah dan atau ibu serta karena pernyataan.

Pembahasan V : Hak Dan Kewajiban Warga Negara

Dalam konteks Indonesia, hak warga negara terhadap negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan lainnya yang merupakan derivasi dari hak-hak umum yang digariskan dalam UUD 1945. Diantaranya hak asasi manusia yang rumusan lengkapnya tertuang dalam pasal 28 UUD gubahan kedua.

Sedangkan contoh kewajiban yang melekat bagi setiap warganegara antara lain kewajiban membayar pajak sebagai kontrak utama antara negara dengan warga, membela tanah air (pasal 27), membela pertahanan dan keamanan negara (pasal 29), menghormati hak asasi orang lain dan mematuhi pembatasan yang tertuang dalam peraturan (pasal 28 J),dan sebagainya.

Prinsip utama dalam penentuan hak dan kewajiban warganegara adalah terlibatnya warga secara langsung ataupun perwakilan dalam saetiap perumusan dan kewajiban tersebut sehingga warga sadar dan menganggap hak dan kewajiban tersebut sebagai bagian dari kesepakatan mereka yang dibuat sendiri.

Setelah memahami konsep dan asas kewarganegaraan ini, maka tentunya pembaca dapat menjadi warga negara yang mengerti posisinya .. Bukan begitu ?